H. Mediawardi, SH, seorang praktisi hukum dan pegiat sosial, menyatakan keprihatinannya terhadap meningkatnya kasus preman berkedok fidusia yang terjadi belakangan ini. Fenomena ini, menurut Mediawardi, semakin meresahkan masyarakat.
Mediawardi menjelaskan bahwa banyak pihak yang menyalahgunakan Undang-Undang Fidusia sebagai alasan untuk mencabut kendaraan bermotor secara paksa. Preman-preman ini seringkali bertindak di luar batas hukum dengan dalih penegakan hak fidusia, yang pada akhirnya merugikan pemilik kendaraan.
Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menciptakan ketakutan di kalangan pemilik kendaraan. Mediawardi menekankan bahwa penegakan hak fidusia harus dilakukan melalui prosedur hukum yang sah tanpa melibatkan tindakan kekerasan atau intimidasi.
Lebih lanjut, Mediawardi menyerukan kepada pihak berwenang untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku yang menyalahgunakan hukum fidusia. Ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan memahami hak-hak mereka agar tidak menjadi korban dari praktik semacam ini.
Dengan adanya penegasan ini, diharapkan dapat meminimalisir tindakan premanisme yang merugikan masyarakat serta menegakkan hukum yang berlaku dengan lebih baik.
