Warta Mataram – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram kembali akan mendirikan layanan Desk Pemilu untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2024. Tujuannya adalah memastikan kelancaran pesta demokrasi seperti tahun-tahun sebelumnya, kata Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana, pada Kamis (21/9).
Pembentukan Desk Pemilu merupakan agenda rutin pemerintah menjelang pelaksanaan pemilu, termasuk Pilkada. “Kita akan tetap membentuk desk,” ungkapnya.
Desk juga bertujuan sebagai pusat koordinasi untuk semua pihak terkait dengan penyelenggaraan pemilu. “Hal ini juga memastikan bahwa aparat di tingkat bawah, termasuk kelurahan dan kecamatan, dapat berperan sebagai fasilitator sehingga pemilu dapat berjalan dengan lancar,” harapnya.
Target peluncuran desk diharapkan dapat tercapai pada akhir tahun, yakni sekitar bulan November atau Desember. “Kita akan menunggu petunjuk dari pimpinan,” tambahnya.
Perangkat di tingkat kecamatan hingga kelurahan akan dilibatkan dalam desk ini. Selain itu, Forkopimda juga akan terlibat.
Sementara itu, terkait dengan hasil hitung cepat yang kerap beredar dan dikaitkan dengan desk pemilu, Putu menegaskan bahwa Desk Pemilu tidak pernah mengeluarkan hasil hitung cepat untuk dikonsumsi publik. Meskipun ia mengakui bahwa Desk Pemilu juga melakukan hitung cepat, namun hal tersebut hanya untuk keperluan internal dan tidak dapat dianggap sebagai data resmi.
Hasil resmi tetap menjadi kewenangan KPU sesuai dengan amanat Undang-Undang dalam melaksanakan tahapan pemilihan. “Yang resmi tetap dari KPU,” tegasnya.
Putu menyatakan bahwa lembaga atau instansi di luar KPU boleh saja melakukan hitung cepat, selama hal itu tidak digunakan untuk mengganggu hasil resmi dari KPU.
“Biasanya setiap lembaga memiliki hasil hitung cepat masing-masing. Kami dari Pemerintah Kota, TNI, dan kepolisian juga begitu,” jelasnya.
Secara teknis, pelayanan dari Desk Pemilu termasuk persiapan fasilitas yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan, seperti tempat sekretariat untuk PPS dan PPK yang bersifat ad hoc.
Desk Pemilu juga akan membantu dalam menyediakan informasi tentang daerah rawan konflik, sehingga hal tersebut dapat menjadi perhatian untuk dapat diantisipasi sejak dini.
“Teman-teman KPU dan rekan-rekan kepolisian memiliki peta tentang daerah rawan konflik. Dari situ, pihak keamanan dapat menentukan di mana perlu penambahan personel,” pungkasnya.
