Warta Mataram – Sejumlah guru honorer di Kabupaten Lombok Barat menggelar aksi di depan gedung DPRD setempat, menuntut pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Mereka menyampaikan aspirasi agar status mereka ditingkatkan menjadi PPPK dengan hak dan kewajiban yang setara dengan pegawai tetap.
Salah satu perwakilan guru honorer, Rifanudin, mengungkapkan bahwa mereka telah mengikuti seleksi PPPK pada tahun 2024 namun tidak lulus. Akibatnya, mereka tetap berstatus sebagai guru honorer dengan kategori R2. Mereka berharap pemerintah daerah dan DPRD Lombok Barat dapat memperjuangkan nasib mereka agar diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Menanggapi aspirasi tersebut, pihak DPRD Lombok Barat berjanji akan menyampaikan tuntutan para guru honorer kepada pemerintah pusat. Mereka juga berkomitmen untuk mencari solusi terbaik guna meningkatkan kesejahteraan para guru honorer di daerah tersebut.
Aksi ini mencerminkan keprihatinan para guru honorer terhadap masa depan dan kesejahteraan mereka. Mereka berharap dengan pengangkatan sebagai PPPK penuh waktu, mereka dapat memperoleh kepastian kerja dan peningkatan kesejahteraan yang layak.
Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan perhatian serius terhadap tuntutan ini, mengingat peran penting guru dalam mencerdaskan generasi bangsa. Dengan adanya dialog dan kerjasama antara pemerintah, DPRD, dan para guru honorer, diharapkan dapat tercapai solusi yang adil dan menguntungkan semua pihak.