Berita Mataram – Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.,M.Sc., menyatakan kesiapan provinsi NTB dalam mendukung dan mensukseskan pengembangan infrastruktur pertanian dan ketersediaan air, untuk pengembangan pertanian dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian demi memujudkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB saat mengikuti Video Converence (Vicon) dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) RI Luhut Binsar Panjaitan, membahasan Infrastruktur Pertanian dan Ketersediaan Air di Provinsi NTB dan NTT, Jum’at (19/2/2021) di Ruang Kerja Gubernur.
Memimpin Rakor, Luhut menegaskan, bahwa sesuai perintah Presiden RI Ir. Joko Widodo, penting saat ini membuat program dan kegiatan yang sasarannya langsung dirasakan masyarakat. “Jangan terlalu banyak teori, langsung kerja,” tegasnya.
Oleh karena itu lanjutnya, untuk mensukseskan program ini, TNI melalui Kodam IX Udayana telah berhasil memanfaatkan potensi sumber air yang bisa dimaksimalkan guna mendukung ketersediaan air untuk pertanian dibeberapa titik di NTT. Program inipun akan dibantu oleh TNI di NTB.
Untuk itu, Gubernur Zul menawarkan 2 lokasi percontohan untuk lahan pembangunan infrastruktur pertanian dan ketersediaan air guna menunjang potensi lahan pertanian baru dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian di provinsi NTB.
Kedua tempat tersebut yaitu, di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan luas lahan sebesar 100 Ha. Lokasi ini berada dan berdampingan dengan PT. AMNT yang sebelumnya dikelola Newmont. Apalagi dilokasi tersebut merupakan daerah yang memiliki sumber air berlimpah. Jadi tanpa hambatan program tersebut dapat langsung berjalan.
“Kami sudah berbicara dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB untuk mempersiapkan lahan untuk TNI,” katanya didampingi Kadis DLKH.
Namun, Doktor Zul meminta agar Kementerian SDM dapat berkoordinasi dengan PT. AMNT supaya program ini dapat menjadi solusi persoalan keberadaan lahan.
Kemudian lokasi berikutnya lanjut Doktor Zul sapaan akrabnya, adalah di Labangka Kabupaten Sumbawa dengan luas lahan 120 Ha. Berdampingan dengan kawasan yang sedang dibangun dan dikembangankan Sistem Pertanian Terpadu (Farming Integrated), sebagai Food Estate atau Lumbung Pangan oleh Kementerian Pertanian RI.
Lahan ini, dapat dikelola oleh TNI, Pemrov NTB juga bersedia untuk membantu mensinergikan dengan peternakan dari hulu hingga hilirnya. Jadi kesempatan PUPR maupun BWS bisa masuk pada program Food Estate setelah ditetapkan secara resmi untuk merevitalisasi embung dan infrastruktur lain menunjang pasokan air.
“Selain kedua lokasi ini, selanjutnya akan dikembangkan dan dibangun di Kabupaten lain di NTB,” tutup Doktor Ekonomi Industri ini.
Sebelumnya Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana, Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengakui, beberapa desa di NTT yang jauh dari potensi air, aparat TNI bersama masyarakat mampu memanfaatkan pompa Hidran Mini, mendapatkan pasokan air bersih dan sekaligus digunakan untuk pertanian masyarakat setempat.
“Dibeberapa lokasi telah kami kerjakan dan berhasil,”ucap Maruli.
Upaya lain, setelah mendapatkan pasokan air, masyarakat dibina agar dapat menggarap lahan tidur dan tidak produktif didesanya. Jadi kesuksesan memanfaatkan teknologi hidram dapat dimanfaatkan diwilayah seperi di NTB. “Pompa Hidran ini cocok untuk daerah kering seperti dibeberapa tempat di Sumbawa,” ujarnya.
Senada dengan Pangdam, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pertanian memastikan bahwa, ketersediaan air merupakan hal yang paling mendasar dalam membangun sektor pertanian. “Mewujudkan itu, perlu sinergi dan kolaborasi antar lembaga serta maping harus segera ditindaklanjuti,”katanya.
Pernyataan serupa disampaikan Menterian PUPR Basuki Hadimuljono, siap membantu untuk menyediakan BOR atau infrastruktur lain. Hal yang sama diusulkan Menteri ESDM Arifin Tasrif, memanfaatkan air laut untuk diproses sehingga dapat dimanfaatkan untuk pertanian bagian dari solusi alternatif.