MATARAM-Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram yang baru bakal menggelar mutasi pekan depan. “Kabarnya Senin depan,” kata sumber Lombok Post akhir pekan lalu.
Bahkan, nama-nama pejabat yang akan dimutasi sudah final. Tim Baperjakat pun saat ini sudah menjemput rekomendasi dari KASN. “Masih menjemput izin dulu di KASN. Pak Sekda sudah berangkat, jadi sesegera mungkin kami akan melakukan mutasi,” ungkap Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana seakan membenarkan informasi itu, Jumat.
Mutasi yang akan dilakukan Pemkot Mataram pekan depan untuk pergeseran posisi jabatan Eselon II dan pengisian jabatan yang kosong. Mohan mengatakan, mutasi akan dilaksanakan lebih dulu, baru kemudian dilanjutkan dengan melakukan pansel jabatan eselon II yang saat ini masih lowong.
Pertimbangan mutasi didasarkan pada hasil uji kompetensi, golongan, dan persyaratan teknis lainnya. Termasuk penjejangan karir juga diperhatikan.
Ditanya apakah ada rencana wali kota maupun wakilnya untuk menurunkan jabatan eselon II yang berkinerja buruk? Mohan memberikan jawaban normatif.
“Kami serahkan ke baperjakat, karena mereka yang mengetahui kapasitas SDM (birokrasi Pemkot Mataram),” kelitnya.
Ia nampaknya tak mau membuat para kepala OPD harap-harap cemas jelang mutasi. Meskipun jauh sebelumnya, isu mutasi sudah mulai berdampak pada kinerja para pejabat Pemkot Mataram. Para kepala OPD tak fokus menuntaskan dokumen lelang proyek pengadaan barang dan jasa tahun ini.
“Ya biasa seperti itu. Mungkin karena dihadapkan suasana kebatinan (jelang mutasi),” ucap Ketua DPD I Golkar NTB ini.
Namun, ia mengingatkan tidak selayaknya para kepala dinas berperilaku demikian. Bagaimanapun mereka harus fokus pada tugasnya untuk melayani masyarakat. Khususnya melaksanakan proyek pembangunan tanpa memikirkan rencana mutasi.
“Kita harap jangan seperti itu. Karena ini soal tanggungbjawab yang harus diselesaikan. ASN harus siap ditempatkan di manapun dan maksimal bekerja. Ya harus pasrah,” katanya.
Keputusan untuk melakukan pergeseran dan mutasi itu dibutuhkan untuk penyegaran birokrasi. Untuk mengelola sumber daya manusia serta mendorong inovasi di OPD. Kapasitas lembaga juga bisa lebih baik.
“Tidak baik pejabat terlalu lama di suatu posisi. Maka mutasi bisa mencegah dan menutup ruang melakukan perilaku koruptif,” imbuhnya.
Sehingga mutasi ini juga dilakukan untuk kebaikan pejabat. Yang paling penting adalah untuk akselerasi pembangunan. “Kalau tidak ada halangan, insya Allah kita laksanakan minggu depan,” ucapnya.
Kepala BKPSDM Kota Mataram Baiq Nelly Kusumawati menjelaskan jika mutasi nanti memang bisa dilaksanakan tidak hanya rotasi jabatan. Tetapi juga memungkinkan adanya pejabat yang turun jabatan.
“Selama memang hasil uji kompetensi menunjukkan pejabat yang bersangkutan tidak mampu atau kurang kompetensinya, boleh saja dia didemosi. Bisa kok turun jabatan,” terangnya.
Namun Pemkot Mataram harus meminta rekomendasi KASN. Itu yang sedang dijemput saat ini oleh Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito. “Begitu juga pansel. Harus ada rekomendasi KASN,” terangnya. (ton/r3)
