page hit counter
Wagub NTB Jabarkan Stimulus Ekonomi NTB di Hadapan Komisi XI DPR RI

Wagub NTB Jabarkan Stimulus Ekonomi NTB di Hadapan Komisi XI DPR RI

PRAYA-Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah menjabarkan kebijakan stimulus ekonomi melalui peran UMKM di NTB selama pandemi Covid-19. Stimulus ekonomi yang dilakukan Pemprov NTB adalah memanfaatkan produk-produk lokal buatan UMKM yang dikemas dalam bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. Pemerintah tidak menyalurkan bantuan dalam bentuk uang tunai, tapi bantuan diberikan dalam bentuk produk sembako hasil UMKM masyarakat itu sendiri.

“Peningkatan ekonomi yang kita lakukan di NTB adalah bagaimana memberdayakan apa yang bisa kita hasilkan melalui penguatan UMKM kita sendiri,” ungkap wagub NTB pada pertemuan dengan Bank Indonesia bersama rombongan Komisi XI DPR RI terkait pengembangan UMKM di Provinsi NTB di Hotel Sima Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Jumat (28/5/2021).

Menurut Wagub NTB yang akrab disapa Ummi Rohmi, di masa pandemi Covid-19 saat ini memaksa semua orang untuk tetap hidup aman dan produktif. Dari sisi kesehatan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebarannya dengan tetap menerapkan prokea kesehatan.

Alhamdulillah, untuk NTB masih dalam kategori aman. Karena ketersediaan tempat tidur sangat memadai di bawah 50 persen. Begitu pun persentase kesembuhan di NTB berada di atas angka 92 persen nasional,” paparnya.

Ummi Rohmi menjelaskan, upaya mengendalikan kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi memang tidak mudah. Pemberdayaan UMKM di tengah pandemi menjadi salah satu program unggulan pemerintah. Sehingga banyak hal dilakukan untuk mendorong penguatan UMKM dan Bank Indonesia wilayah NTB juga selalu mendukung untuk pemberdayaan UMKM di NTB.

“Di antaranya kami berjuang untuk membentuk 1.000 wirausaha baru. Selain itu, Program  NTB Mall dan Galeri Kampung UMKM yang dikembangkan oleh pemprov untuk membuka wadah dan akses secara luas memasarkan produk-produk lokal UMKM kita,” tuturnya.

Ketua Rombongan Komisi XI DPR RI HM Amir Uskara mengatakan, salah sektor yang terdampak pandemi Covid-19 adalah sektor UMKM masyarakat. Sehingga tugas dan tanggung jawab pihaknya bagaimana mendorong dan meningkatkan ketahanan UMKM di NTB. Tentu ini harus didukung dan support oleh Bank Indonesia.

Menurutnya, pemerintah memberikan prioritas kepada pemulihan UMKM masyarakat selama pandemi Covid-19. Sebab, UMKM memiliki peran yang strategis bagi pertumbuhan ekonomi nasioanl. Bahkan UMKM mampu berkontribusi sekitar 61,1 persen bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap sebesar 97 persen dari total angkatan kerja yang sebanyak 116,9 juta angkatan kerja di Indonesia. Untuk itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun 2021 sebesar Rp 699,43 triliun.

“Khusus dukungan terhadap pemulihan UMKM telah dialokasikan sebanyak Rp 184,83 triliun. Tentu ini memberikan semangat kepada UMKM untuk terus berpacu membangun ekonomi yang lebih baik ke depannya,” tutup anggota DPR RI dari fraksi PPP tersebut. (ewi/r1)

Source: Lombok Post

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS