page hit counter
Wacana Pemotongan Gaji Anggota DPRD NTB Untuk Bantu Warga Mengemuka

Wacana Pemotongan Gaji Anggota DPRD NTB Untuk Bantu Warga Mengemuka

MATARAM-Beda respons terkait ide potong gaji DPRD NTB. Ada yang melihat belum perlu, setuju, sampai masih harus mempertimbangkan.

Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda, termasuk yang menyebut ide potong gaji dewan tidak perlu dilakukan.

“Begini, tanpa potong gaji,  para anggota dewan sudah memberikan separo pendapatannya pada masyarakat,” katanya.

Politisi Golkar itu mencontohkan dalam setiap kali pertemuan dengan masyarakat baik itu melalui kegiatan reses atau silaturahmi dengan masyarakat kegiatan berbagi rutin dilakukan.

“Tanpa diminta kami sebenarnya sudah melakukannya,” ujarnya.

Namun bila yang dimaksud pemotongan secara kolektif untuk seluruh Anggota DPRD NTB kemudian dikoordinasikan ke kelompok masyarakat tertentu  dianggap sulit.

“Beda Dapil beda kepentingan politik, tentu tidak bisa seperti itu,” ulasnya.

Sebagai perwakilan rakyat di Dapil masing-masing maka sudah menjadi tugas para anggota dewan dengan seluruh daya kemampuan politiknya mencari solusi membantu konstituennya di masa sulit akibat Pandemi Covid-19.

Selebihnya menjadi tugas dan kewajiban pemerintah mencari solusi membantu masyarakat yang belum tersentuh.

“Beda kalau ASN, tentu bisa melalui kebijakan kepala daerah untuk melakukan pemotongan sekian persen untuk diarahkan membantu masyarakat,” ulasnya.

Ketua Komisi III DPRD NTB Bidang Keuangan dan Perbankan Sambirang Ahmadi sebaliknya setuju anggota legislatif dan pejabat daerah potong gaji membantu masyakat yang terdampak serius ekonominya oleh Pandemi Covid-19.

“Setuju (potong gaji),” kata Sambirang.

Politisi PKS itu terlihat tak ragu dengan ide ini. Langkah ini dinilai nyata akan membantu rakyat yang terdampak serius oleh Pandemi Covid-19.

Untuk besarannya dapat diatur sesuai dengan kesepakatan. Bagi politisi Sumbawa itu, inilah momentum tepat bagi para pejabat berbuat nyata bagi rakyat.

Tidak hanya sekadar bernarasi di balik meja. “Iya dong. Silakan pimpinan (DPRD NTB, Red) atur, kami siap!” tekannya.

Situasi ekonomi saat ini terus merosot oleh dampak Pandemi Covid-19. Saatnya menguji semangat nasionalisme sesama anak bangsa.

Memacu bara api gotong-royong sampai membangun rasa senasib sepenanggungan.

Masyarakat yang bisa dibantu dengan aksi potong gaji  antara lain penderita yang sedang melakukan isolasi mandiri (Isoman) dan masyarakat kecil yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena kebijakan PPKM Darurat.

Selain berapa besar nominal potong gaji, juga dapat diatur sesuai kesepakatan berapa bulan aksi potong gaji ini dilakukan. Sehingga kemanfaatannya dapat dirasakan secara nyata membantu rakyat.

“Mari kita sisihkan apa yang lebih untuk bantu rakyat,” ajaknya.

Sebagai ketua komisi 3 yang mengawasi Keuangan dan Perbankan, Sambirang mengetahui persis kemampuan daerah dengan APBD-nya dalam mengatasi dampak ekonomi akibat Pandemi.

Bahkan sebelumnya Sambirang menyatakan kesetujuannya bila pemprov mengambil pinjaman di PT SMI untuk menutupi defisit akibat refocusing anggaran berulang kali untuk tangani Pandemi.

Sementara langkah refocusing belum juga membuahkan hasil dan membawa kasus Covid di NTB melandai. Sehingga harus ada langkah lain terutama untuk membantu rakyat kecil yang terjepit ekonomi.

“Kalau ekonomi menengah ke atas masih ada tabungan, sementara mereka yang bekerja sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari hidupnya semakin sulit,” tuturnya prihatin. (zad/r2)

 

 

 

 

 

Source: Lombok Post

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS