page hit counter
Usir AMM, Pemkab Lobar : Bayar Sewa atau Keluar!

Usir AMM, Pemkab Lobar : Bayar Sewa atau Keluar!

GIRI MENANG-Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) semakin keras menyikapi sengketa aset dengan manajemen STIE AMM Mataram. “Prosesnya paralel semua, intinya kalau tidak mau bayar sewa silakan keluar dengan membawa bangunannya,” tegas Kepala BPKAD Lobar H Fauzan Husniadi.

Menurutnya, sikap pihak STIE AMM Mataram tidak memiliki itikad baik. Termasuk untuk membicarakan solusi terbaik supaya tidak merugikan kedua belah pihak. “Itulah yang mendorong kita mengirim surat peringatan pengosongan lahan,” ungkapnya.

Dalam surat peringatan pertama itu, STIE AMM Mataram diberikan waktu 15 hari. Tetapi bila tidak juga diindahkan, akan kembali diberi surat peringatan kedua dengan waktu tujuh hari. Surat peringatan terakhir akan diberi waktu selama tiga hari.

”Mereka mau respon atau tidak, kita akan tetap proses. Kalau juga tidak diindahkan oleh AMM, maka Pemkab akan mengambil alih aset itu untuk dikelola,” tambahnya.

Pemkab Lobar juga akan menunggu surat dari Kemendikbudristek terkait permintaan peninjauan kampus STIE AMM. Khususnya atas penggunaan tanah Pemkab Lobar. “Informasinya akan segera keluar dalam waktu dekat,” tuturnya.

Fauzan memaparkan hingga kini pihak AMM tidak pernah datang menemui Pemkab Lobar untuk berkomunikasi menyelesaikan masalah ini. ”Masalah sewa adalah tindak lanjut dari SK pencabutan yang nanti dituangkan dalam perjanjian sewa-menyewa,” imbuhnya.

Terpisah, Kabag Hukum Setda Lobar Ahmad Nuralam memastikan menempuh jalur kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Kasasi terkait putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Surabaya. Menyusul putusan PT-TUN memenangkan pihak penggugat STIE AMM Mataram atas SK pembatalan SK Pinjam Pakai yang dikeluarkan Pemkab Lobar Tahun 1986.

”Pemkab Lobar sudah menyatakan kasasi terhadap putusan tingkat banding di PT-TUN Surabaya yang dinyatakan pada Senin 14 Juni 2021,” tegasnya.

Nuralam mengungkapkan, ada beberapa alasan pihaknya menempuh jalur hukum lanjutan. Salah satunya, putusan majelis PT-TUN Surabaya yang mengabulkan banding pihak STIE AMM dinilai sangat janggal. Pasalnya, dalam amar putusannya tidak mempertimbangkan fakta persidangan di PTUN Mataram.

”Dalam putusannya membenarkan perbuatan hukum Pemkab Lobar yang menerbitkan SK Bupati tentang pencabutan SK Pinjam pakai lahan tahun 1986,” jelas pria Lulusan S2 Hukum Unram tersebut.

Tak hanya itu, SK yang berumur 35 tahun itu harus direvisi karena subyek hukum sudah berubah. Banyak aturan perundang-undangan mengharuskan hal tersebut diperbaharui. Apalagi dengan adanya laporan LHP BPK RIdan rekomendasi BPK RI untuk mengambil aset tersebut agar dimanfaatkan Pemkab Lobar. Ini juga yang menyebabkan langkah tegas diambil Pemkab Lobar.

”Jadi kami tetap menempuh jalur hukum agar sengketa ini segera selesai,” imbuhnya.

Sementara Kasat Pol PP Lobar Bq Yeni S Ekawati mengatakan pihaknya tidak perlu menunggu respon AMM terkait surat peringatan pertama yang sudah dikirim beberapa hari lalu. Namun Pol PP Lobar akan tetap berjalan sesuai dengan SOP pengamanan aset yang ada.

”Surat yang kita kirim tidak perlu tunggu tanggapan mereka. Kita akan ikuti SOP, lanjut kita kirim surat berikutnya,” kata dia. (nur/r3)

 

 

Source: Lombok Post

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS