page hit counter

Teruskan Aspirasi GTT NTB ke Kemendikbud Ristek

MATARAM-Aspirasi Forum Guru Tidak Tetap (GTT) NTB terkait penyelenggaraan seleksi PPPK segera disampaikan ke Kemendikbud Ristek. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Tugas Pembantuan Dinas Dikbud NTB Jaka Wahyana, (24/9).

”Senin besok ini (pekan depan, Red) kami akan sampaikan aspirasi ini ke direktorat, dalam rakor pelaksanaan PPPK,” jelas dia saat ditemui di ruang kerjanya.

Kepada Lombok Post dirinya mengatakan sudah bertemu dengan Forum GTT NTB. Koran ini mencatat sejumlah poin persoalan, dari Ketua Forum GTT NTB Hendra Gunawan. Yakni, banyak GTT di seleksi PPPK tidak diakomodir, dalam afirmasi disebabkan  usianya dibawah 35 tahun. Padahal masa pengabdian lebih dari lima bahkan sampai 10 tahun.

”Sedangkan usia 35 tahun keatas walaupun pengabdiannya tiga tahun diberikan afirmasi,” terangnya.

Passing Grade yang ditetapkan Kemdikbud Ristek juga dianggap terlalu tinggi. Tingkat kesulitan soal terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan ksi-kisi.

Ada juga fakta bahwa GTT yang  sudah  mendaftar, kemudian dinyatakan lolos verifikasi pemberkasan. Mereka lantas memiliki nomor peserta ujian dan berhasil mencetak kartu ujian. Namun justru tidak mendapatkan lokasi dan tanggal tes. ”Disebabkan mereka  tidak mendaftar di formasi sekolah induk karena di sekolah induk tidak terdapat formasi,” jelasnya.

Adapun solusi terbaik yang diinginkan, memberikan kelonggaran bagi GTT berusia kurang dari 35 tahun dengan masa pengabdian lebih dari lima tahun dan memiliki NUPTK. Pemerintah juga hendaknya menurunkan pasing grade dan tingkat kesulitan soal. Soal-soal yang diujikan juga harus sesuai dengan kisi-kisi yang.

GTT yang tidak dapat mengikuti ujian, karena lokasi  ujian tidak  muncul harapannya juga diberikan kesempatan.

”Agar adanya azas keadilan,” tandas Hendra.

”Untuk segala keputusan yang ada, itu kembali lagi ke kewenangan kementerian,” terangnya.

Kendala pelaksanaan teknis juga akan disampaikan. Sebagai bagian dari panitia di daerah, Dinas Dikbud NTB saat itu rupanya cukup kelabakan. Terutama dengan pengumuman jadwal yang kerap berubah-ubah.

”Soalnya kami harus koordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten dan kota, untuk menyiapkan sarana dan petugas rapid,” jelas dia.

Panitia di sekolah Tempat Uji Kompetensi (TUK) juga merasakan hal yang sama. ”Saat itu memang repot, maka hal-hal seperti ini, tentu menjadi perhatian kami juga,” tandas Jaka. (yun/r9)

 

 

 

 

Source: Lombok Post

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS