counter hit make

Tak Hanya Kurangi Emisi CO2, Pajak Karbon Tambah Penerimaan Negara

Pajak karbon menjadi salah satu poin penting yang ada dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Keberadaannya menjadi terobosan baru Indonesia ikut berpartisipasi dalam usaha pencegahan perubahan iklim.

Pengamat pajak Fajry Akbar mengapresiasi disahkannya pungutan pajak karbon yang mulai berlaku 1 April 2022 itu. Dia menjelaskan, sebagai salah satu negara yang paling rentan terdampak perubahan iklim, Indonesia sudah seharusnya ikut berpartisipasi dalam usaha pencegahan perubahan iklim.

Pemerintah sendiri telah berkomitmen dalam nationally determined contribution (NDC) untuk mengurangi emisi karbon pada 2030. “Opsi ini yang paling menarik bagi pemerintah. Pengenaan pajak tak hanya mampu mengurangi emisi karbon, tapi juga meningkatkan penerimaan negara,” ujarnya Jumat (8/10).

Fajry melanjutkan, dari penerimaan negara tersebut pemerintah dapat mengalokasikannya untuk anggaran perubahan iklim. Dari 2016–2019, APBN hanya berkontribusi sebesar 32,6 persen per tahun dari total kebutuhan pembiayaan sebesar Rp 266,2 triliun per tahun.

Dalam UU HPP, tarif pajak karbon yang ditetapkan sebesar Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (kg CO2e) atau satuan yang setara. Tarif itu kurang dari separo dari tarif yang diajukan pemerintah melalui surpres RUU KUP, yakni Rp 75 per kg CO2e.

Fajry menambahkan, ada beberapa hal lain yang belum dijawab dalam UU HPP. Misalnya proses pengawasan pajak karbon. Secara konsep tidak memungkinkan untuk melakukan quantitative measurement (yang berimbas pada pengawasan fisik).

“Tentunya ini menimbulkan pertanyaan, apakah bisa melakukan pengawasan atas pajak karbon tanpa ditopang pengawasan secara fisik?” ujarnya.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan, tarif yang ditetapkan Rp 30 per kg CO2e tersebut tidak bersifat statis dan dapat diubah sesuai kondisi pasar karbon yang berlaku. Dia menjelaskan, skema pajak karbon tidak berdiri sendiri sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk menurunkan tingkat emisi. Pungutannya melengkapi penerapan cap & trade dalam perdagangan karbon.

“Ini mulai dipersiapkan dengan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dengan mengedepankan prinsip keadilan dan keterjangkauan,” terangnya. (JPG)

———————

TENTANG PAJAK KARBON

Diterapkan mulai 1 April 2022

Tarif Rp 30 per kg CO2e

Dalam tahap awal untuk sektor PLTU batu bara

Mekanisme pajak berdasar batas emisi (cap and tax)

Pemerintah menyiapkan road map pajak karbon hingga 2025

Nanti berlaku dua skema, yakni perdagangan karbon (cap and trade) dan pajak karbon (cap and tax)

Diolah dari berbagai sumber

Source: Lombok Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *