page hit counter
Strategi Bertahan, Saatnya PKL Jualan Online

Strategi Bertahan, Saatnya PKL Jualan Online

MATARAM-Pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mataram mengeluhkan kebijakan pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro di NTB mulai hari ini hingga 20 Juli. Ini diambil sebagai langkah untuk mengimbangi penerapan PPKM Darurat di Jawa dan Bali demi memutus rantai penyebaran Virus Korona.

Berdasarkan surat edaran gubernur, PPKM mikro ini meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. ”Memang sedikit kecewa, apalagi kondisi ekonomi yang kemarin sudah mulai membaik,” ujar Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (Apkli) Kota Mataram Syahidin, (4/7).

Salah satu poin mengatur tentang warung makan atau restoran, lapak, dan jajanan hanya boleh menampung pelanggan hingga 25 persen dari total kapasitas. Dengan maksimal jam operasional hingga pukul 20.00 Wita. Padahal sebagian besar pedagang baru mulai membuka lapak pukul 17.00 WITA. Artinya, selama PPKM Mikro mereka hanya bisa berjualan selama kurang lebih tiga hingga empat jam saja. Kebijakan ini dikhawatirkan hanya akan membuat omzet PKL semakin terjun bebas.

”Biasanya jam 20.00 Wita keatas itu konsumen sedang ramai-ramainya,” katanya.

Ada sejumlah upaya yang bisa dilakukan untuk tetap memaksimalkan efektivitas PPKM tanpa harus mengorbankan pelaku usaha. Sarannya, PKL diperbolehkan berjualan hingga pukul 22.00 Wita. Namun selepas 20.00 Wita tak lagi melayani pembeli yang makan di tempat atau takeaway. ”Ini harapan terbesar para anggota selama PPKM nanti,” tambahnya.

Ia tak menepis jika memanfaatkan media sosial atau marketplace menjadi upaya lain membantu usaha anggotanya. Namun, perlu diingat bahwa belum semua pelaku usaha mampu menggunakan internet. Karena beberapa UMKM menganggap teknologi adalah hal baru, sehingga mereka masih meraba-raba potensi bisnisnya terlebih dulu. Terlebih, bila berjualan secara online, masih banyak UMKM yang tak paham pentingnya penampilan produk untuk menunjangnya di media sosial. ”Karena kan tidak semua pedagang kaki lima punya SDM yang memadai,” tegasnya.

Kendati demikian, pihaknya mengaku hanya bisa pasrah. Sekitar 3.000 lebih anggotanya pasti menaati anjuran pemerintah. ”Mau bagaimana lagi, pasrah ikuti pemerintah meski berat,” keluhnya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) NTB Ajeng Roslinda mengatakan, kebijakan PPKM ini memberikan pengaruh terbesar pada pelaku usaha. Terutama pengusaha pusat perbelanjaan, mall, maupun pusat perdagangan yang konvensional. Namun, jika mau beralih dan beradaptasi ke online justru kebijakan ini menjadi kesempatan emas untuk menjajaki pasar baru dengan memanfaatkan keterbatasan mobilitas masyarakat.

”Kan orang tak bisa belanja keluar, makan di luar,” katanya.

Ia mencontoh usaha atau pertokoan konvensional yang tutup selama dua tahun pandemi. Jika ingin bertahan tambahnya, adaptasi menjadi jalan utama. ”Kalau tidak mau ikut keadaan, ya kita mau tak mau harus terima risiko,” tegasnya. (eka/r9) 

 

Source: Lombok Post

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS