GELORA.CO – Perbincangan mengenai pajak sembako yang dibandingkan dengan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil ternyata sampai ke telinga Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Menurutnya, apa yang ramai diperbincangkan itu merupakan bagian dari teknik penyebaran informasi bohong. Sebab kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan yang diperdebatkan.
“Ini tidak benar. Seolah-olah PPnBM mobil diberikan, lalu sembako dipajakin, ini teknik hoax yang bagus banget,” ujarnya saat rapat bersama Komisi XI DPR, Rabu lalu (10/6).
Dia menegaskan bahwa pengenaan pajak pada sembako belum final. Sebab belum dibahas oleh pemerintah dan DPR. Artinya, pungutan pajak sembako belum pasti.
Di satu sisi, Sri Mulyani mengklaim bahwa pemerintah sedang jorjoran memberi insentif pajak ke masyarakat. Insentif tersebar hingga ke seluruh kalangan masyarakat.
“Rakyat menikmati seluruh apa yang dinamakan belanja, bantuan pemerintah, dan insentif perpajakan,” jelasnya.
“Mereka tidak bayar PPh 21, PPN ditunda atau direstitusi, PPh 25 dikurangi, jadi semua pengusaha bisa tumbuh lagi. PPh 21, PPh perusahaan, PPh 22 Impor, PPh 26 final, pajak UMKM diberikan final, tapi kok malah yang keluar seperti ini? Kami sayangkan itu,” demikian mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu. (RMOL)
