MATARAM-Anggota MPR RI H Nanang Samodra kembali melakukan sosialisasi empat pilar MPR di Aula Abdurrahim, Universitas Islam Al Azhar, Mataram, Rabu 26 Mei. Kegiatan juga diisi diskusi aneka masalah terkini.
Aminah, tokoh perempuan menyoroti keberangkatan haji tahun ini yang sepertinya tertunda lagi. Dia mempertanyakan apa langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah. “Adakah solusi agar Pemerintah Saudi Arabia memperbolehkan jemaah haji Indonesia melakukan ritual haji pada tahun ini,” katanya.
Sakban, calon jamaah haji mempertanyakan vaksin yang digunakan Indonesia. Dari informasi yang dia peroleh melalui media, Indonesia memilih vaksin jenis Sinovac untuk memerangi Covid-19. “Mengapa pemerintah memilih Sinovac, padahal belum direkomendasikan oleh WHO,” katanya.
Penanya itu lantas mengaitkannya dengan Indonesia yang belum termasuk negera yang boleh mengirimkan jemaah hajinya ke Arab Saudi. “Saya menduga salah satu penyebabnya, karena Indonesia menggunakan vaksin Sinovac bagi para jemaah hajinya padahal vaksin tersebut belum direkomendasikan penggunaannya
oleh WHO, ” ujar dia.
H. Ripa’i, pengelola TPQ turut mengomentari batalnya pengiriman jemaah haji Indonesia tahun ini. Berarti akan banyak dana APBN yang tidak terpakai. Jika tahun lalu dana itu dialihkan untuk memberikan bantuan opersional bagi TPQ, dia menanyakan apakah tahun ini juga akan ada dana bantuan serupa.
Dalam acara itu, ada juga Sabariah, relawan penanganan bencana.
Dia menanyakan sistem penanganan bencananya yang masih belum terpadu antara pemerintah di pusat dengan daerah. Karena hubungan kerja antara BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) tidak memiliki hubungan koordinatif dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). “Yang ada hanya hubungan fungsional semata, akibatnya seringkali terjadi kelambatan dalam penanganannya,” sorotnya.
Ada pula Rinawati, pegiat kesejahteraan sosial. Dia menanyakan kabar yang beredar, bahwa menurut Menteri Sosial telah terjadi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) ganda sebanyak 21 juta lebih. Jika benar ganda, berarti akan dihapuskan 21 juta penerima bantuan. Hal ini berarti sangat kontra produktif, karena disaat orang miskin jumlahnya semakin banyak justru jumlah penerima bantuannya dikurangi. “Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya,” tanya dia.
Berbagai pertanyaan yang muncul kata Nanang akan ditampung untuk disampaikan pada pemerintah. “Intinya kita ingin solusi terbaik,” ujarnya.
Mulai dari masalah haji, penanganan bencana, bantuan, hingga data masyarakat miskin. “Dari serapan langsung di lapangan ini, masukan, pertanyaan, hingga kritik akan saya teruskan,” tutup politisi Demokrat itu. (yuk/r9/*)
Source: Lombok Post