page hit counter

Soal Lahan Mandalika, DPRD NTB : Gubernur Jangan Cuma Pencitraan

MATARAM-Dewan meminta Gubernur NTB tidak cuma berwacana menyelesaikan persoalan warga yang terisolir di kawasan KEK Mandalika. Tetapi membuktikan secepatnya dengan langkah konkret bagaimana memastikan warga di sana mendapatkan hak-haknya yang wajar.

Seperti diketahui pemukiman warga di Dusun Ujung Lauk dan Dusun Ebunut di kawasan KEK Mandalika belum jelas nasibnya.

Sebanyak 60 kepala keluarga dengan 166 jiwa menunggu relokasi dan pembayaran tanah atau menjadikannya kawasan pemukiman khusus yang berada di kompleks sirkuit.

“Apakah mau diberi jalan penataan atau kalau rakyat menghendaki segera pembayaran yang wajar ya harus segera dinegosiasikan,” kata Wakil Ketua Komisi 2 Bidang Perekonomian, Abdul Rauf, kemarin (23/8).

Nilai yang wajar tentu nilai yang bukan dimaui salah satu pihak saja. “Bukan versi sepihak,” tekannya.

Tetapi harus didasari atas peningkatan nilai kawasan dan posisi KEK Mandalika. “Harus ada pengakuan atas kondisi ini dan eksistensi mereka sebagai pemilik lahan,” tekannya.

Misalnya untuk memberikan penilaian harga lahan milik warga harus sesuai dengan NJOP. “Wajar itu kan bukan NJOP yang dulu tapi kondisi NJOP saat ini,” tekannya.

Dikatakan Politisi Demokrat itu, Gubernur NTB juga telah mendatangi warga di dusun itu. Sehingga bisa mengetahui langsung bagaimana keluh kesah dan harapan masyarakat.

“Kita apresiasi (Gubernur turun langsung) dan mudah-mudahan ada solusi,” harapnya.

Jangan sampai Gubernur datang ke sana hanya untuk kepentingan politis belaka. Lalu, masyarakat kembali dibiarkan terkatung-katung tanpa kejelasan.

“Jangan hanya sebagai pencitraan, tapi harus ada solusi yang sifatnya segera!” tekannya.

Rauf meyakini Gubernur bukan baru tahu ada dusun yang terisolir. “Mungkin beliau sudah lama tahu, tetapi terlupakan atau mau diselesaikan dulu yang lain,” duganya.

Dia berharap momentum Gubernur yang turun langsung sebagai tanda baik bagi masyarakat yang ada di sana. “Saya pikir mereka ingin segera terbayarkan,” ujarnya.

Selain Gubernur, Rauf juga menanyakan bagaimana peran Komisaris ITDC yang unsurnya salah satu dari putra daerah.

“Ya kepentingan daerah kan diwakilkan mereka (Komisaris, Red), maka seluruh urusan masyarakat harus terbantu. Jangan hanya sibuk menangani infrastruktur, tetapi bekerja juga untuk menyelesaikan dampak-dampak sosialnya,” tegasnya.

Sementara itu, menyikapi dinamika pembangunan terkait sejumlah pemukiman warga yang terdapat di dalam area Sirkuit Mandalika Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah, menegaskan sebagai pemimpin berjanji tidak akan membiarkan masyarakat dirugikan oleh pembangunan.

Pemerintah daerah sebagai fasilitator berupaya keras agar masyarakat mendapatkan haknya secara adil sesuai ketentuan hukum.

“Kita tentu harus menempatkan pada proporsinya. ITDC adalah BUMN dan KEK Mandalika dengan sirkuitnya juga etalase nasional. Pemprov selalu akan hadir memfasilitasi agar ITDC membangun relasi yang baik dengan masyarakat,” tegasnya. (zad/r2)

 

 

Source: Lombok Post

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS