page hit counter
Soal Kontrak Pengelolaan Lahan, Kajati: GTI Punya Modal Gak?

Soal Kontrak Pengelolaan Lahan, Kajati: GTI Punya Modal Gak?

MATARAM-Persoalan kontrak PT Gili Trawangan Indah (GTI) dengan Pemprov NTB terkait pengelolaan lahan di Gili Trawangan, belum tuntas. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati NTB telah memberikan legal opinion (LO) terhadap persoalan tersebut setelah ditunjuk sebagai jaksa pengacara negara (JPN) dalam proses non-litigasi. ”Pihak kita hanya mengkaji dari segi hukum. Kalau yang lain-lain harus dikaji Pemprov NTB,” kata Kajati NTB Tomo Sitepu, Selasa (25/5/2021).

Pendapat hukum yang diberikan ke Pemprov NTB ada dua. Memutus kontrak atau meng-adendum isinya yang disesuaikan dengan aturan yang baru. “Semua muaranya ada di pemprov. Mereka yang putuskan,” terangnya.

Apabila kontrak diputus, PT GTI bisa mengajukan gugatan. Sementara jika kontrak di-adendum perlu dipertimbangkan persiapan PT GTI. ”Sekarang PT GTI punya modal tidak?” tanya Tomo.

Jangan sampai kontrak di-adendum lalu PT GTI tidak siap. Itu malah menjadi persoalan baru ke depannya. ”Harus ada modal yang jelas dong. Jangan mau di-adendum tetapi tidak siap. Optimalisasi aset tidak bisa terwujud kalau seperti itu,” kata dia.

Sekarang yang menjadi tujuan adalah optimalisasi aset. Guna menambah pendapatan daerah. ”Kita sudah menghadap ke KPK dan Kemendagri. Arahannya memang aset tersebut harus dioptimalkan. Jangan sampai mangkrak,” ujarnya.

Untuk itu, perlu mengundang PT GTI. Untuk mendengarkan bagaimana komitmen mereka apabila nanti Pemprov NTB meng-adendum kontrak tersebut. ”Kita akan panggil nanti dari pihak GTI,” kata dia.

Tomo mengatakan, pemutusan kontrak harus dipertimbangkan dengan matang. Baik dari segi ekonomi, investasi, sosial, budaya, dan pariwisata. ”Banyak aspek yang harus dikaji terlebih dahulu,” jelasnya. (arl/r1)

Source: Lombok Post

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS