page hit counter

Serikat Pekerja Berharap Naik Gaji 7-10 %, Asosiasi Pengusaha Maunya Tetap

MATARAM-Serikat Pekerja Nasional (SPN) mengharapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 7-10 persen tahun depan. Tuntutan ini dinilai wajar mengingat UMP NTB tahun 2021 tak mengalami kenaikan akibat pandemi.

Padahal, sejumlah daerah menetapkan adanya kenaikan upah meski hanya beberapa persen saja. ”Ini aksi tututan secara nasional yang kita terapkan juga di NTB,” ujar Lalu Wirasakti, ketua SPN NTB, Kamis (27/10).

Kendati diskusi oleh dewan pengupahan masih akan berlangsung sebulan lagi, pihaknya tetap mengajukan tuntuan lebih cepat. Dengan harapan, tuntutan tersebut bisa menjadi pertimbangan sejak awal sehingga memperbesar potensinya untuk diberlakukan. Pihaknya menilai, tuntutan kenaikan 7-10 persen ini masih dalam batas yang normal. Kisarannya masih sekitar ratusan ribu saja. Sehingga seharusnya tak akan membebani pengusaha berlebihan. Karena melihat kondisinya yang mulai membaik di tengah kelonggaran aktivitas ekonomi masyarakat.

”Permintaan ini normal, tak akan membebani pengusaha. Sekaligus mengacu pada kondisi inflasi,” katanya.

Disisi lain, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) NTB Ni Ketut Wolini kembali meminta pemerintah tak menaikkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimun Kabupaten Kota (UMK) 2022. Ia menilai, meski aktivitas masyarakat membaik, bukan berarti kondisi pengusaha saat ini juga sepenuhnya membaik. Kenaikan upah dirasa masih belum tepat dilakukan, apalagi tahun depan pemerintah juga memberlakukan kenaikan PPN menjadi 11 persen mulai April.

”Masih belum bisa, memang ada sektor usaha yang membaik, tapi itu tak bisa disamaratakan,” katanya.

Pihaknya bukan berarti tak ingin mengikuti kebijakan pemerintah maupun menuruti keinginan pekerja. Hanya saja kondisi yang masih belum memungkinkan. ”Kita harus lihat dulu kondisi ekonomi pengusaha membaik. Baru ada rencana kenaikan-kenaikan seperti itu,” katanya. (eka/r9)

Source: Lombok Post

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS