Warta Mataram – Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi, menyatakan dukungan atas wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Dukungan tersebut ia sampaikan saat berdialog langsung dengan massa aksi yang menyuarakan aspirasi tersebut di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, pada Kamis (15/5).
Sebagai bentuk komitmen, Lalu Gita bahkan membubuhkan tanda tangan pada rekomendasi pembentukan PPS yang diajukan oleh para demonstran.
“Kita menjemput kesejahteraan bersama. Bukan bertanding, tapi bersanding dengan sebaik-baiknya,” ujar Lalu Gita, menegaskan bahwa pemekaran wilayah seharusnya menjadi jalan untuk kemajuan bersama, bukan pemisahan yang bermuatan konflik.
Ia meyakini, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dapat maju berdampingan, masing-masing dengan keunggulan strategisnya. “Bisa jadi Pulau Sumbawa seperti Brunei Darussalam dan Lombok menjadi seperti Singapura yang hidup dari sektor jasa. Kenapa tidak?” katanya optimistis.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa saat ini moratorium pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) masih berlaku di tingkat nasional. Artinya, wacana pemekaran masih harus menunggu dibukanya kembali kran kebijakan tersebut oleh pemerintah pusat.
“Aksi hari ini bisa dilihat sebagai bagian dari konsolidasi menuju saat itu,” ungkapnya.
Lalu Gita juga mengimbau agar seluruh aspirasi disampaikan secara elegan dan damai. Ia menekankan agar wacana pembentukan PPS tidak dibenturkan dengan isu budaya atau identitas, serta menghindari tindakan seperti blokade di Pelabuhan Poto Tano dan Kayangan yang justru dapat merugikan masyarakat.
“Jangan sampai ada tindakan yang kontraproduktif. Pemekaran adalah hal yang wajar dalam tata kelola pemerintahan. Justru dengan adanya provinsi baru, akan lebih banyak pihak yang terlibat dalam pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
