page hit counter
Refocusing Anggaran Tahap Dua Lombok Utara Tinggal Finalisasi Perbup

Refocusing Anggaran Tahap Dua Lombok Utara Tinggal Finalisasi Perbup

TANJUNG-Refocusing anggaran Pemda Lombok Utara tahap dua sudah selesai. Saat ini, refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 ini tinggal finalisasi regulasi.

”Tinggal finalisasi perbupnya saja,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Utara Sahabudin, kemarin (1/8).

Perbup yang tengah difinalisasi btersebut akan menjadi dasar relokasi kembali belanja di OPD untuk penanganan Covid-19. Sebab refocusing tersebut kata Sahabudin secara otomatis mengubah APBD.

Ada dua metode untuk mengubah APBD. Yakni perubahan penjabaran melalui perbup dan perubahan melalui perda. Namun perubahan melalui perda hanya diperbolehkan satu kali saja.

”Makanya nanti untuk itu dilakukan pada Agustus mendatang. Tapi beberapa prosesnya sudah berjalan,”  jelas dia.

Sedangkan untuk perubahan dilakukan melalui perbup diperbolehkan ketika ada hal yang mendesak. Seperti refocusing yang sedang dilakukan Pemda Lombok Utara saat ini untuk penanganan Covid-19.

”Refocusing ini memungkinkan adanya perubahan penjabaran APBD,” kata dia.

Mantan kadis Dukcapil Lombok Utara itu menjelaskan, proses perubahan perbup ini sedang berproses. Setelah perubahan penjabaran dilakukan, Pemda Lombok Utara mulai melakukan perubahan APBD.

”Meski berproses, hal ini tidak ada dampaknya terhadap pencairan, jadi ini tetap jalan,” tegas dia.

Beberapa program yang direfocusing diantaranya perjalanan dinas, makan minum, dan ATK. ”Ada beberapa OPD tidak semua item itu, tetapi ada yang lainnya juga dengan tetap mengacu kepada yang sudah kita tetapkan,” jelas dia.

Untuk program yang belum berjalan namun akan direfocusing, itu merupakan program yang tidak begitu penting. Sebab ada batasan jika bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan PAD (Penghasilan Asli Daerah).

”Memang saat ini belum diajukan secara resmi untuk refocusing kedua itu ke pusat. Tetapi kemarin kita sudah sampaikan kaitannya dengan insentif untuk nakes ini,” tandas dia.

Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto Ridawan mengatakan, kondisi saat ini memang harus mengencangkan ikat pinggang. Dirinya meminta BPKAD dan Bappeda Lombok Utara berkomunikasi dengan legislatif untuk membuat skala prioritas.

”Apa yang bisa kita sisir, sisir saja. Seperti program yang sekiranya bisa ditunda sementara waktu,” kata dia. (fer/r9)

Source: Lombok Post

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS