page hit counter
Rawat inap BPJS Kesehatan dihapus, akal-akalan pemerintah dikuliti: Dipalak buat bayar utang!

Rawat inap BPJS Kesehatan dihapus, akal-akalan pemerintah dikuliti: Dipalak buat bayar utang!

Ilustasi BPJS Kesehatan. Foto: Ist

Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi soal wacana dihapuskannya fasilitas rawat inap yang sebelumnya termasuk dalam program BPJS Kesehatan.

Rocky awalnya membahas soal sejumlah pengusaha yang belakangan mulai mengeluhkan pajak yang semakin tinggi. Padahal kondisi perekonomian di Indonesia sendiri belum juga bertumbuh.

Dia menilai, pajak yang semakin tinggi hingga menurunnya fasilitas kesehatan tersebut merupakan dampak dari banyaknya utang dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang bolong.

“Kalau kita dengar misalnya keluhan pengusaha yang baru mulai bangkit setelah Covid sedikit melandai. Mereka menganggap bahwa ‘kita kok dipajakin terus ya?,” ujar Rocky Gerung dalam saluran YouTube miliknya, dikutip Hops.id pada Kamis, 9 Desember 2021.

“Jadi bayangkan ekonomi belum bertumbuh tapi sudah dipajaki terus. Ini buat apa? Ya buat bayar utang, buat menutupi APBN yang bolong,” sambungnya.

BPJS Kesehatan. Foto: Antara
BPJS Kesehatan. Foto: Antara

Padahal, kata Rocky, seharusnya BPJS sendiri memberikan fasilitas agar rakyat bisa mendapat kesehatan secara gratis.

“Di samping itu ada beban terhadap masyarakat, yaitu soal kesehatan. Kan seharusnya bahkan BPJS itu dirancang untuk menggartiskan perawatan kesehatan kepada masyarakat,” kata Rocky.

Hal tersebut juga membuktikan bahwa sebenarnya pemerintah sedang ditimpa beban yang begitu besar terkait fasilitas kesehatan, sehingga harus diserahkan kepada pihak swasta.

Apabila diserahkan kepada swasta, tentunya iuran biaya kesehatan bakal semakin membumbung tinggi.

“Sekarang akal-akalannya adalah karena belum mampu diserahkan kepada swasta. Itu artinya ada beban begitu besar, begitu diserahkan kepada swasta maka biaya kesehatan makin tinggi itu,” kata Rocky.

Membebankan rakyat hingga dipalak negara!

Terlebih pemerintah berdalih bahwa kebijakan tersebut dilakukan agar masyarakat bisa menerima mendapatkan fasilitas yang lebih.

Menurut Rocky, fakta yang terjadi di lapangan justru mempelrihatkan bahwa iuran BPJS yang naik malah membuat fasilitas yang didapat rakyat turun kelas.

“Apalagi diterangkan bahwa buat mereka yang mau naik kelas. Lho karena iuran BPJS-nya naik, semuanya justru malah turun kelas. Sekarang dipindahkan ke swasta dengan asumsi bahwa mereka akan dipindahkan sekaligus yang mau naik kelas,” jelas Rocky.

Rocky Gerung. Foto Ist.
Rocky Gerung. Foto Ist.

Alih-alih ingin mendapatkan fasilitas perawatan kesehatan yang lebih enak, kebijakan tersebut justru sejatinya membebankan rakyat.

“Mau dapat perawatan lebih enak misalnya, tapi itu tidak menggambarkan logika kebijakan publik. Karena kita tahu ekonomi kita tidak tumbuh. Jadi ngapain bebanin rakyat?,” tuturnya.

“Nanti betul-betul hanya akan dikelola swasta, itu tarifnya bakal naik. Begitu juga jalan tol, semua fasilitas publik pada akhirnya diswastanisasi dengan ongkos kepada rakyat. Berbeda halnya kalau ekonominya bagus sehingga rakyat tidak memasalahkan. Ini daya belinya enggak ada, tapi dipalak negara,” imbuh Rocky.

Wacana rawat inap dihapus dari BPJS Kesehatan

Sebagaimana diketahui, kelas rawat inap BPJS Kesehatan akan dihapus mulai tahun depan dan diganti dengan kelas standar, sesuai perintah Pasal 23 ayat 4 UU Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Perubahan ini akan membuat peserta atau pasien pengguna BPJS Kesehatan harus mengeluarkan uang tambahan jika ingin mendapatkan kelas yang lebih tinggi.

Beleid tersebut menyebutkan peserta yang menginginkan kelas yang lebih tinggi dari pada haknya (kelas standar) dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan.

Alternatif lain, peserta membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS dan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan.

“Sehingga yang diatur adalah selisih biaya,” kata anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien saat dihubungi Tempo, Rabu, 9 Desember 2021.

Rencana ini disampaikan DJSN sejak 2020 dan harus berlaku paling lambat sebelum 31 Desember 2021. Sesuai UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, peserta BPJS hanya akan menerima layanan kelas rawat inap standar dan Kebutuhan Dasar Kesehatan atau KDK saja.

Artikel dari Hops.ID

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS