Warta Mataram – Senin, 09 Agustus 2021 telah berlangsung Conference Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 yang dipimpin langsung oleh Pak Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc di NTB yang bertempat di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Rapat yang dilakukan secara virtual melalui Zoom Meeting ini dihadiri oleh masing-masing Walikota dan Bupati di wilayah NTB. Tak hanya itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dan Kapolda NTB juga ikut hadir dalam rapat tersebut.
Pada saat yang bersamaan, Rapat Koordinasi tersebut dibarengi unjuk rasa oleh mahasiswa-mahasiswi yang tergabung dalam Organisasi Cipayung. Mereka juga menyuarakan terkait pemerintah yang gagal menangani Covid-19. Demonstrasi yang dilakukan di depan Kantor Walikota dan Kantor Gubernur ini berisi tuntutan-tuntutan kepada pemerintah untuk lebih cepat tanggap menghadapi pandemi ini. Tuntutan yang digaungkan oleh Cipayung tersebut berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah saat ini dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di wilayah NTB.
Sementara itu, dalam rapat tersebut masing-masing Bupati di wilayah NTB melaporkan perkembangan dan keluhan terkait Covid-19 di tiap daerah. Seperti halnya yang disampaikan oleh Walikota Mataram Bapak H. Mohan Roliskana, S.Sos., MH terkait perkembangan di wilayah Mataram yang semakin tinggi jumlah pasien yang terpapar Covid-19.
“Jumlah yang terpapar Covid-19 sampai saat ini sebanyak 5.713 orang dan yang sembuh sebanyak 5.167 orang. Seperti yang sudah disampaikan Dinas Kesehatan tadi, angka kesembuhan mencapai 90,3%, angka kematian 3,3%, dan yang aktif 6,4%,” ungkap Pak Mohan dalam laporannya Hari Senin kemarin.
Selama rapat berlangsung, masing-masing Kepala Daerah di NTB diberikan waktu untuk menyampaikan keluhan yang rata-rata memiliki keluhan yang sama, yaitu kurangnya pendistribusian alat-alat medis. Salah satunya adalah kurangnya persediaan tabung oksigen di Rumah Sakit daerah. Selain itu juga, keluhan terkait kebijakan pemerintah yang mewajibkan masyarakat untuk vaksinasi terhalang oleh ketersediaan vaksin yang terbatas.
Tak hanya itu, pemberlakuan PPKM yang diperpanjang juga menjadi pembicaraan hangat terkait dampaknya yang membuat perekonomian semakin menurun. Masyarakat miskin semakin miskin akibat kebijakan yang tidak dibarengi dengan solusi.
Ditambah dengan PPKM yang diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021, semua kalangan menguras pikiran termasuk kalangan bawah dan kalangan atas.
Harapan pemerintah agar pandemi ini segera berakhir dan segala kegiatan bisa dilakukan seperti biasanya, terlebih lagi agar perekonomian kembali stabil. (riniwm)
