page hit counter

Rakyat Penguasa Pemerintah Pelayan

DI SUATU kampung terjadi pembangunan gorong-gorong. Di atas gorong itu ada jalan ke rumah penduduk. Karena gorong-gorong diperbaiki maka jalan di atasnya rusak. Ini tentu menyulitkan penduduk ke rumahnya. Apalagi mereka yang menggunakan sepeda motor untuk keseharian. Untuk yang berjalan kaki pun tak bisa karena tak menyisakan sedikit pun jalan.

Gorong-gorong mepet dengan tembok rumah penduduk. Tidak mungkin mereka menaiki tembok rumah penduduk. Selain tinggi juga kecil. Mereka bukan pendekar yang bisa berjalan di atas air. Tidak mungkin juga menempel di tembok penduduk karena mereka bukan manusia cecak.

Maka dengan itu mereka kemudian protes kepada ketua Rukun Tetangga (RT) dan Kepala Lingkungan (Kaling) sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Mereka merasa pembangunan ini menyulitkan mobilitasnya. Apalagi di bagian lain kampung pengerjaan proyek berjalan lambat.

Kalau yang sudah dirusak saja lambat pengerjaannya maka bagaimana yang belum dirusak. Kapan selesainya dan kapan mereka bisa menikmati hasilnya. Lalu bagaimana mereka melewati jalan dan menyimpan kendaraan. Apalagi pihak pengembang dinilai lepas tangan dengan keadaan ini.

Terlebih ketika mereka mendengar selentingan perusakan segera gorong-gorong demi mendapatkan besi bekas bongkaran. Sudah ada penjual besi bekas yang siap menampung dan telah beri uang muka. Tragisnya dia adalah penduduk kampung itu juga. Benarlah bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya.

Ketika bertemua Ketua RT dan Kaling mereka kemudian disambut dengan baik. Kaling kemudian mengatakan bahwa pembangunan untuk kepentingan kita rakyat. Apalagi di daerah kita sering terjadi banjir. Meskipun tidak besar dan tinggi akan mengganggu aktivitas kita dan merusak perabot.

Pembangunan gorong-gorong diharapkan mampu menyelesaikan masalah itu. Biarlah kita berkorban sedikit sebentar dalam kesulitan nanti kita . Nanti setelah pengerjaan rampung kita akan merasakan manfaatnya. Kegembiraan dan kesenangan merasakan hasil pembangunan. Pekerjaan lancar dan rumah bebas banjir.

Apa yang disampaikan Kaling sangatlah bagus. Karena memang pengerjaan proyek akan sangat membantu kita dalam kehidupan. Memang dalam pengerjaan proyek pasti ada dampak yang kita rasakan. Misalnya debu beterbangan, suara teriakan mandor, atau kebisingan alat berat. Tapi prosesnya memang begitu. Harus dijalani tidak bisa dihindari.

Apalagi ini sekadar proyek pembangunan biasa bukan sesuatu yang besar. Pembaca mungkin pernah melihat kompilasi novel ‘Ronggeng Dukuh Paruk’ yang ditulis Ahmad Tohari. Pembangunan tidak hanya menghasilkan debu, teriakan dan kebisingan. Lebih besar menyebabkan penjungkirbalikan keadaan sosial budaya.

Mereka yang selama inidijunjung dan dihormati oleh penduduk seketika pembangunan merubah semuanya. Mereka yang selama ini dilayani oleh penduduk sekarang menjadi pengemis pengamen untuk sekadar bertahan hidup.

Namun disayangkan pernyataan terakhir dari Kaling. Dia menyatakan bahwa sebagai rakyat kita hanya orang kecil (wong cilik) yang tidak bisa menolak apa kata pemerintah. Ketika pemerintah memutuskan sesuatu kita harus ikut. Bila pemerintah bilang langit warna merah kita bilang merah.

Bila pemerintah bilang lautan hijau kita bilang hijau. Kita orang kecil yang tidak bisa melawan pemerintah. Bila ingin sejahtera dan makmur harus ikut kata pemerintah. Dia adalah pemegang kekuasaan demi kebaikan bersama. Mereka adalah pemimpin yang bekerja untuk kepentingan bersama, kesejahteraan dan kebaikan bersama. Marilah menjadi rakyat yang patuh pada pemimpin. Agar tercapai keadaan yang kita harapkan bersama.

Dalam Ilmu Politik pemikiran seperti ini disebut Budaya Politik Kaula atau Subjek. Cirinya adalah seperti gambaran di atas. Rakyat merasa hanya bagian kecil dalam kehidupan pemerintah. Mereka hanya baut dalam mesin bernama pemerintah. Rakyat harus menerima apa kata dan anjuran pemerintah. Tidak bisa menolak dan tidak boleh menentang. Karena bila itu terjadi maka akan mengganggu pencapaian tujuan bersama.

Selain Budaya Politik Kaula ada juga yang lain; Budaya Politik Parokial dan Budaya Politik Partisipan. Budaya Politik Kaula biasanya bersifat pedesaan dan pedalaman. Mereka menganggap politik dan pemerintah itu tidak penting. Mereka hidup dan bertahan karena usaha sendiri bukan bantuan pemerintah. Menyambung hidup dengan mencari makan di hutan, sungai, dan laut.

Ketika sakit mereka berobat ke belian atau dukun. Tidak perlu ke fasilitas milik pemerintah. Dalam pemilihan umum biasanya mereka tidak memilih (golput). Bagi mereka memilih hanya menghabiskan waktu dan tak ada guna. Mereka lebih memilih mencari kayu ke hutan, mencari ikan di sungai, mencari kepiting di laut. Itu nyata untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga.

Lain lagi Budaya Politik Partisipan. Sesuai dengan namanya mereka menganggap diri bagian penting dari politik dan pemerintah. Mereka adalah inti dari pemerintah. Mereka adalah pemilik kekuasaan tertinggi. Karena tidak semua memiliki kemampuan manajemen pemerintah maka diberikanhak danwewenang kepada sedikit orang untuk mengatur rakyat yang banyak itu.

Sedikit itu disebut sebagai pemerintah. Jadi pemerintah adalah mereka yang diberikan wewenang oleh rakyat untuk mengatur yang banyak itu. Tujuannya agar keinginan bersama kesejahteraan dan keamanan bisa tercapai. Rakyat adalah pemilik kekuasaan sementara pemerintah hanya pelayan masyarakat. (Lihat Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia)

Maka mengherankan dalam kehidupan rakyat ketika mereka repot benar ketika aparat pemerintah berkunjung. Dengan segera kepala wilayah setempat mengerahkan rakyatnya untuk mempersiapkan kedatangan. Disiapkan tempat dan sajian yang menarik untuk menyambut aparat pemerintah.

Apakah tidak salah logika? Misalnya anda ke kedai makan. Pihak yang repot menyiapkan sajian apakah pelayan ataukah pembeli. Tentu pelayan. Maka tentu aparat pemerintah yang harusnya repot menyiapkan sajian untuk tuannya yang bernama rakyat. Bukan sebaliknya. Apalagi ketika mereka berkunjung telah disediakan dana tertentu oleh lembaga mana yang mengutus mereka. Untuk membeli bensin atau jajan di pinggir jalan.

Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita masih menempatkan kepala daerah sebagai raja dan aparat pemerintah seperti pangreh praja. Pada masa kerajaan tentu raja yang berkuasa. Dan melalui bawahannya yang bernama pangreh praja kemudian melaksanakan perintahnya. Maka ketika raja dan pangrehnya berkunjung rakyat harus bersiap menyambut semegah mungkin.

Itu tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dari kakek ke anak ke cucu dan seterusnya. Padahal Indonesia telah memilih sistem demokrasi dimana rakyat yang berkuasa. Pemerintah hanya pelayan bagi rakyat dan bertugas untuk melaksanan apa kemauan mereka. Rakyat berkuasa pemerintah pelayan. (*)

Source: Lombok Post

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS