Berita Mataram – Pemerintah Provinsi NTB terus melakukan pemerataan air untuk masyarakat di NTB. Terlebih pada daerah-daerah yang minim air. Sehingga salah satu upaya yang dilakukan yakni membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Pulau Lombok.
Pembangunan SPAM Regional Pulau Lombok ini diperuntukkan mengaliri serta memenuhi kebutuhan air di daerah-daerah yang minim air di Pulau Lombok yakni sebagian daerah di Kabupaten Lombok Tengah dan sebagian di Kabupaten Lombok Timur. Minimnya air pada daerah ini juga tak terlepas dari tingginya jumlah penduduk dibandingkan daerah-daerah lain di NTB.
Oleh karenanya, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah pada rapat terkait SPAM Regional di Ruang Rapat Anggrek, kantor Gubernur NTB, Jumat, 26 Juni 2020 menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan SPAM ini harus benar-benar matang dan harus menjadi solusi dari permasalahan minimnya air di daerah tersebut .
“Ini adalah hajat hidup orang banyak yang harus betul betul kita seriusi,” tegas Wagub. Tidak hanya itu, sinergi dan informasi yang komprehensif adalah hal yang sangat ditekankan oleh Wagub dalam keberhasilan pembangunan SPAM ini.
“Bersinergi kita semua untuk menyelesaikan permasalahan air di NTB ini, di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa. Jadi ini tugas dan tanggung jawab yang tersinergi,” terangnya.
Wagub juga meminta pembangunan SPAM Pulau Lombok ini tidak mengganggu pembangunan yang telah ada sebelumnya, karena pembangunan ini hadir untuk melengkapi pembangunan penyedian air yang sudah ada sehingga dapat merata.
Dalam pembangunan ini, lanjut Wagub, sangat perlu juga memperhitungkan sumber ketersediaan air yakni pohon-pohon di sekitar mata air. Ini harus dalam satu koordinasi yang baik sehingga apapun yang dilakukan LHK nanti untuk konservasi harus semuanya berhulu dari data. Sehingga kegiatan LHK itu efektif betul,” terang Wagub.
Wagub meminta beberapa hal dalam proses pembangunan SPAM ini, yang pertama, keseriusan dalam menyukseskan pembangunan ini. Sebab ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan juga program program vital yang selama ini sudah tidak berjalan lagi agar dapat diaktifkan kembali.
“Saya tidak ingin program-program kita, entah itu pengolahan sampah, entah itu program-program pengairan dan lain sebagainya yang kita tahu tidak jalan itu, di-note, kita minta datanya dan bagaimana caranya untuk diaktifkan kembali,” pintanya.
Kedua, Wagub meminta adanya pemetaan yang fleksibel tentang kondisi air di Lombok dan Sumbawa sehingga pemerataan pasokan air bisa dicapai. Dengan demikian, pembangunan ini benar-benar berdasarkan data konkret di lapangan.
“Ini akan menjadi acuan juga untuk kita ke depan. Kita serius membenahi masalah air di NTB ini, tidak hanya di Lombok tapi juga di Sumbawa. Jadi bagaimana supaya ketersediaan air masyarakat di NTB ini betul-betul bisa kita perjuangkan,” ujar Wagub.
Ketiga, Wagub meminta agar ketersediaan air untuk daerah Lombok Tengah dan Lombok Timur yang memang notabenenya masyarakat sangat dominan tersebut, betul-betul menjadi perhatian dari Cipta Karya maupun BWS.
“Pembangunan SPAM Regional ini harus benar benar di sesuaikan dengan tujuan sebelumnya, ingin disuplai kemana, sumbernya mana dan harus debit riil yang akan ada pada saat proyek itu beroperasi,” tutup Wagub.
Rapat tersebut diikuti oleh Sekretaris Daerah Prov. NTB, Bappeda, PUPR, LHK, BWS, Karo Kerjasama, Karo Ekonomi, Karo AP dan Cipta Karya.