page hit counter
PPKM Darurat Diperpanjang, DPR Desak Stimulus Digelontorkan

PPKM Darurat Diperpanjang, DPR Desak Stimulus Digelontorkan

JAKARTA–Sudah dipastikan, pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga akhir Juli. DPR pun mendesak agar kebijakan memperpanjang PPKM Darurat tersebut perlu diimbangi dengan kebijakan lainnya. Minimal memberikan pengganti biaya hidup untuk masyarakat yang tak bisa bekerja akibat pembatasan.

“Kebutuhan jaring pengaman sosial untuk masyarakat ini penting sebagai dampak dari berlakunya pembatasan,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi.

Dia mengatakan, pihaknya sepakat jika PPKM darurat dilanjutkan. Sebab, situasi belum menunjukkan tanda-tanda membaik, justru terus mencatatkan rekor paparan Covid-19 yang mengkhawatirkan.

Namun, politikus yang akrab disapa Awiek itu meminta pemerintah untuk mengimbangi perpanjangan PPKM dengan menggulirkan dana stimulus secara masif. “Minimal ada pengganti untuk biaya hidup,” ujarnya dalam diskusi virtual, kemarin (16/7).

Jika melihat pelaksanaan PPKM Darurat yang berjalan, Awiek menilai ada tekanan ekonomi yang besar dialami rakyat. Nah, jika diperpanjang tanpa ada stimulas ekonomi, maka akan menyulitkan sektor informal dan UMKM.

Legislator PPP itu juga menilai ada kekeliruan dalam pelaksanaan PPKM Darurat saat ini. Di mana alokasi jaring pengaman sosial belum digulirkan, namun pembatasan masif sudah dilakukan.

“Harusnya sejak PPKM pertama dilaksanakan dana pencairan,” imbuhnya. Selain itu, anggota DPR Dapil Jawa Timur XI tersebut juga mengingatkan agar stimulus disalurkan tepat sasaran.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun sepakat soal kebutuhan pencairan bantuan. Pasalnya, mayoritas UMKM saat ini tengah sekarat secara bisnis. “60 sampai 70 persen dia habis punya omzet,” ujarnya.

Selain itu, Ihsan meminta agar satgas penanganan Covid-19 konsisten untuk membubarkan kerumunan. Jika kegiatan ekonomi dibatasi, namun kerumunan dibiarkan, dia menilai PPKM darurat akan sia-sia. Yang terjadi kemudian ekonomi ambruk, namun pandemi tidak teratasi. “Akhirnya UMKM yang jadi korban,” tegasnya.

 

Tak Sanggup Kalau Semua

Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy saat meninjau University Club UGM yang dijadikan selter pasien Covid-19 kemarin (16/7) mengatakan, perpanjangan PPKM darurat memang mengandung banyak risiko. Termasuk bagaimana supaya pendisiplinan masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan penyaluran bantuan sosial dapat berimbang.

Untuk urusan bansos tersebut, dia meminta seluruh pihak gotong royong membantu masyarakat. ”Karena itu, bansos tidak mungkin ditanggung negara sendiri oleh pemerintah. (Perlu) gotong royong masyarakat,” ujarnya.

Dia menjelaskan, perpanjangan PPKM Mikro telah diputuskan dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo. “Saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan Bapak Presiden (PPKM darurat, Red) dilanjutkan sampai akhir Juli,” tuturnya.

Dengan perpanjangan PPKM darurat itu, dalam rapat terbatas yang sama, Presiden Joko Widodo menyampaikan ada beberapa risiko. Di antaranya, pencairan bantuan social (bansos).

 

Tambah Penyekatan

Sementara itu, mobilitas masyarakat ditekan habis-habisan menjelang Hari Raya Idul Adha. Titik penyekatan ditambah. Selain itu, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat bakal diperpanjang sampai akhir bulan ini.

Korlantas Polri memperbarui data titik penyekatan menjadi 1.038 lokasi. Sebelumnya, pada Rabu lalu (14/7), jumlah titik penyekatan baru 998 lokasi. Sehari kemudian (15/7), ada rencana membuat 1.065 titik penyekatan. Tapi, itu baru sebatas rencana, belum terealisasi. Jadi, kalau dibandingkan dengan jumlah titik penyekatan pada Rabu, ada penambahan 40 titik.

Kabagops Korlantas Polri Kombespol Rudi Antariksawan menuturkan, penambahan pos penyekatan itu dimulai sejak 16 Juli. ”Kami mulai penyekatan diperketat,” katanya dalam keterangan tertulis kemarin.

Jumlah penyekatan itu ditambah karena Korlantas memprediksi terjadi peningkatan mobilitas masyarakat dalam kaitan dengan Idul Adha yang jatuh Selasa pekan depan (20/7). Tapi, penyekatan yang makin ketat itu diupayakan untuk tidak menghambat sektor kritikal dan esensial. Dia berharap masyarakat yang tidak terlibat dalam dua sektor tersebut tidak melakukan perjalanan. ”Jelas kami putar balik,” tegasnya.

Pengamat transportasi Djoko Setijawarno menuturkan, penyekatan yang dilakukan Polri selama ini belum mampu menekan persebaran Covid-19. Mobilitas masyarakat memang menurun, tapi banyak celah yang membuat penurunan mobilitas seakan tidak berarti. ”Celah itu terdapat pada kualitas penyekatan dan karakter transportasi di Indonesia,” terangnya.

Untuk kualitas penyekatan, dia mendapat berbagai informasi yang menyebut penyekatan ternyata tidak dilakukan selama 24 jam. Memang banyak titik yang disekat selama 24 jam, namun banyak titik pula yang tidak.

Selanjutnya, terkait dengan karakter transportasi Indonesia. Menurut dia, problemnya mau diakui atau tidak adalah sepeda motor. ”Karena dengan sepeda motor bisa melalui jalan tikus dan alternatif. Lebih sulit untuk dikontrol,” ujarnya.

Namun, ada solusi jangka pendek yang bisa dilakukan. Yakni, menutup perkantoran nonkritikal dan nonesensial. Dengan begitu, tidak ada lagi perjalanan pengguna sepeda motor ke kantor. ”Ini salah satunya,” terangnya.

 

Diminta Tidak Mudik

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta masyarakat tidak mudik untuk turut mencegah kemungkinan penularan Covid-19. Dia juga kembali meminta takbiran dan salat Idul Adha dihelat rumah masing-masing. Permintaan itu sesuai dengan Surat Edaran 17/2021 yang diterbitkan beberapa waktu lalu.

Dalam surat tersebut diatur tidak ada pelaksanaan salat Idul Adha di masjid, lapangan, atau tempat berkumpul lainnya di wilayah PPKM darurat. Selain itu, di wilayah PPKM darurat tidak ada takbir bersama maupun keliling.

Ketentuan itu juga berlaku untuk wilayah zona merah dan oranye penularan Covid-19. ”Islam mengajarkan umatnya untuk taat kepada Allah, rasul, dan pemerintah,” katanya.

Taat kepada Allah dan rasul bersifat mutlak dan wajib hukumnya. Sedangkan taat kepada pemerintah bersifat muqayyad. Bagi dia, masyarakat wajib mematuhi ketika pemerintah mengeluarkan peraturan yang bertujuan melindungi mereka.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan sejumlah informasi terkait dengan arus masuk warga negara asing (WNA) ke Indonesia. Itu bertujuan untuk mengklarifikasi sejumlah isu yang berkembang. Di antaranya, tentang monopoli tempat karantina, tes PCR, hingga pungutan ambulans.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB Abdul Muhari mengatakan, peran jajarannya dalam penanganan kedatangan WNA adalah sebagai regulator. Karena itu, persoalan teknis seperti PCR, ambulans, dan sebagainya bukan wewenang BNPB.

”Jika benar ada oknum BNPB di situ, tentu saja secara internal melakukan investigasi. Dari unit eselon berapa dan kita tentu akan melakukan sanksi-sanksi,” ujarnya dalam acara Blak-blakan Karantina Perjalanan Asing kemarin (16/7).

Abdul juga membantah isu yang menyebut larangan tes PCR di luar yang disediakan hotel. Dia menegaskan, PCR pembanding boleh dilakukan. ”Itu hak dari mereka dan kita jamin,” tuturnya.

Namun, pihaknya membatasi pada tiga laboratorium yang memiliki kualitas baik. Yakni, RSPAD, RS Polri, dan RS Cipto Mangunkusumo. Hal itu dilakukan untuk memastikan akurasinya.

Koordinator Hotel Repatriasi Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Vivi Herlambang menambahkan, pelaksanaan karantina di hotel sudah memiliki standardisasi. Untuk pelaksanaan PCR, misalnya, diberikan slot dua kali selama karantina delapan hari. Yakni, di awal check-in dan hari ketujuh. ”Apabila positif, dia pindah ke ruang isolasi,” ujarnya.

Untuk tarif, pihaknya juga telah menetapkan harga. Bintang 3 dihargai Rp 6,5 juta–Rp 7,5 juta; bintang 4 Rp 7,5 juta–Rp 10 juta; bintang 5 Rp 10 juta–Rp 14 juta, dan luxury hotel Rp 14 juta–Rp 20 juta. Biaya itu sudah termasuk makan tiga kali dan loundry lima pcs per hari selama karantina delapan hari.

Ekonom senior Faisal Basri juga turut mengkritik pemerintah yang hingga kini masih membuka lebar pintu masuk untuk tenaga kerja asing (TKA). ”Di tengah pandemi, kita masih welcome sekali terhadap pekerja China,” ujarnya pada diskusi Indef kemarin (16/7).

Faisal merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan jumlah pengunjung asing yang masuk lewat Bandara Sam Ratulangi, Manado, jauh lebih banyak. Justru, pengunjung asing yang melalui Bandara Ngurah Rai, Badung, hanya sedikit.

”Kita biarkan ini? Pemerintah China bereaksi kemarin. Dia bilang ya dibolehkan sama pemerintah Indonesia gitu, oke-oke aja. Jadi, di mana ini sense of crisis-nya?” tegasnya.

Jumlah pengunjung asing yang melalui Bandara Sam Ratulangi tercatat 433 orang pada Januari 2021, Februari 1.027 orang, Maret 2.513 orang, April 2.685 orang, dan Mei 1.015 orang. Sementara itu, yang melalui Bandara Ngurah Rai untuk Januari 2 orang, Februari 12 orang, Maret 3 orang, April 9 orang, dan Mei 8 orang.

Banyaknya kunjungan ke Bandara Sam Ratulangi itu diduga menjadi celah bagi para TKA masuk ke Indonesia di tengah PPKM darurat. ”Apakah di tengah pandemi kita masih memberhalakan investasi? Padahal, kita juga tidak dapat apa-apa. Speechless saya lihat data-data ini,” tuturnya. (far/bay/idr/wan/far/dee/c19/ttg/JPG/r6)

Source: Lombok Post

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS