page hit counter
PPDB Ditutup, Banyak yang Belum Bisa Daftar

PPDB Ditutup, Banyak yang Belum Bisa Daftar

MATARAM-Karena kesulitan mendaftarkan anaknya secara online, masyarakat masih terus mendatangi Dinas Dikbud NTB. Atas kondisi tersebut, pemerintah tetap memfasilitasi layanan pendaftaran PPDB. Meski, PPDB jalur zonasi untuk SMA, secara resmi ditutup hari ini pukul 00.00 Wita dan pendaftaran SMK telah ditutup 30 Juni lalu.

”Kami akan tetap layanani masyarakat,” tegas Kepala Dinas Dikbud NTB H Aidy Furqan, pada Lombok Post, (2/7).

Sejak dimulainya pelaksanaan PPDB tahun, dari proses pra pendaftaran 2 Juni lalu, tidak dipungkiri banyak ditemukan kendala login. Terutama pada input data pribadi, dari Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Kartu Keluarga (KK), hingga NIK. Hal itulah yang umumnya diaduan ke panitia PPDB Dikbud NTB.

Karenanya, Dikbud NTB mengeluarkan edaran resmi pertanggal 30 Juni. Isinya menjelaskan ketentuan bagi calon peserta didik SMK yang telah melakukan proses login, namun masih gagal dan telah melaporkan permasalahannya 28-30 Juni.

Kepada mereka masih diberikan waktu untuk melakukan proses login di sistem PPDB sampai 3 Juli. Selanjutnya, bagi calon siswa SMA yang telah melakukan upaya serupa, terhitung pada  29 Juni hingga 3  Juli, diberikan  waktu  melakukan proses login di sistem PPDB sampai 6 Juli.

”Kendala semacam ini tetap akan kami fasilitasi, tetapi ini ada pengecualian, kami tidak menerima pendaftar baru,” terangnya.

Maksudnya, layanan yang diberikan Dikbud NTB, diberikan kepada mereka yang telah mengisi form pengaduan. ”Itu sebabnya yang sudah mendaftar ini akan kami inventarisir dari form-form yang sudah terisi itu,” tegas pria bergelar doktor ini.

Sesuai Juknis PPDB Dikbud NTB tahun ajaran 2021/2022, pengumuman jalur zonasi SMA dilakukan 8 Juli. Maka dalam hal ini, sekolah yang masih kekurangan maupun kelebihan kuota peserta didik baru, diberlakukan kebijakan distribusi. ”Sekolah tidak lagi melakukan apa-apa, tinggal menerima perintah,” tandasnya.

Sebelumnya, Koordinator Pengawasan Pelayanan PPDB ORI wilayah NTB Sahab turut menyoroti masalah yang ada. Dia mengatakan sekolah seharusnya turun tangan, melakukan verifikasi dan validasi data NISN itu. Apakah siswa tersebut, tercantum di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud Ristek atau di Education Education Management Information System (EMIS) milik Kemenag. ”Di sini ada tanggung jawab besar sekolah,” tegas dia. (yun/r9)

 

 

 

Source: Lombok Post

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS