page hit counter
PKS anjurkan poligami, Gun Romli: Berlidung di balik syariah dan malah dipolitisasi

PKS anjurkan poligami, Gun Romli: Berlidung di balik syariah dan malah dipolitisasi

Ilustrasi poligami, istri tua, dan istri muda. Foto: Litigasi

Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli turut menanggapi pernyataan kontroversi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyarankan agar kadernya poligami.

Belakangan diketahui, anjuran poligami yang dilontarkan PKS akhirnya sudah dicabut. Pihak PKS pun meminta maaf lantaran sudah membuat gaduh.

Menanggapi hal tersebut, Guntur Romli menyayangkan bahwa penerbintan anjuran poligami yang dibuat PKS terkesan berlindung di balik syariah.

Bahkan soal anjuran itu, kata dia, hanya seumur jagung lantaran belum sampai sehari pihak PKS sudah mencabutnya.

“Saat menerbitkan anjuran poligami, PKS berlindung di balik syariah, enggak sampe sehari, mereka mencabutnya,” ujar Guntur Romli dalam keterangan tertulis di jejaring media sosial miliknya, dikutip Hops.id pada Jumat, 1 Oktober 2021.

Aktivis NU Muhammad Guntur Romli. Foto: Ist.
Aktivis NU Muhammad Guntur Romli. Foto: Ist.

Oleh sebabnya Guntur Romli menilai bahwa tidak heran apabila banyak pihak yang bertanya-tanya terkait anjuran PKS yang membawa dalih syariah tersebut.

Lebih lanjut dia mengatakan, apabila ada pihak yang ingin melakukan politisasi pada syariah, maka nasibnya akan buruk.

“Banyak yang bertanya-tanya: Kok syariah umurnya cuma sehari? Kok syariah bisa dicabut? Begitulah nasib syariah kalau dipolitisasi. Malah kecipratan citra buruk,” imbuhnya.

Soal poligami, mayoritas disetujui kader perempuan PKS

Sebagaimana diketahui, PKS mengizinkan kadernya untuk poligami asal mampu secara ekonomi boleh melakukan itu, tetapi harus mengutamakan janda.

Kebijakan itu merupakan bagian dari program solidaritas tiga pihak PKS. Anjuran bagi kader pria yang mampu berpoligami itu ada di poin B nomor 8 surat tersebut.

“Anggota laki-laki yang mampu dan siap beristri lebih dari satu mengutamakan pilihannya kepada aromil (janda) atau awanis,” demikian keterangan dalam surat tersebut.

Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Surahman Hidayat membenarkan surat tersebut. Menurutnya, keputusan itu diambil setelah melakukan berbagai kajian dan komunikasi dengan sejumlah pihak di internal PKS.

“Iya, saya sebagai ketuanya sudah tanda tangan, ibu-ibu sudah melakukan kajian, dan sudah kita komunikasikan dengan Presiden PKS (Achmad Syaikhu), DPP dan memberikan masukan-masukan,” kata Surahman dalam sebuah video yang ia kirimkan kepada CNN.

Lambang PKS. Foto: Wikipedia
Lambang PKS. Foto: Wikipedia

Surahman mengklaim, program ini juga telah disetujui oleh para kader perempuan PKS. Bahkan, masalah ini sempat dibahas di Komisi Bina Keluarga Sakinah.

“Mayoritas dari anggota komisi itu dari perempuan, dan kader-kader tentu saja pengurus, tidak semua kader tentu saja yang jadi pengurus yang sudah punya pengalaman dan seterusnya dan seterusnya,” jelasnya.

Kemudian pihaknya menjelaskan, latar belakang PKS membuat program tersebut lantaran kondisi pandemi Covid-19. Menurutnya, akibat Covid, banyak kader PKS yang meninggal dunia.

Lagipula, menurutnya, ini bukan hal baru di PKS. Ia menekankan, seruan tersebut bersifat imbauan, bukan paksaan kepada seluruh kader.

“Itu kan pilihan individu saja, menjaga fitrah, silakan. Yang penting tidak melanggar syariat dan hukum. beberapa anggota bahkan pengurus berhasil memperlebar pintu rezeki,” tuturnya.

Artikel dari Hops.ID

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS