Berita Mataram – Setelah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP, akhirnya disepakati bahwa Pilkada serentak yang mulanya akan digelar pada tanggal 23 September 2020 diundur. Keputusan pengunduran ini akibat dari situasi dan kondisi wilayah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak sedang menghadapi pandemi virus corona.
Anggota KPU NTB Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM Agus Hilman mengatakan bahwa pilkada serentak tetap dilangsungkan pada tahun ini, namun penyelenggaraannya diundur menjadi tanggal 9 Desember 2020. Hal ini sudah sesuai dengan kesepakatan RDP. Sebelumnya KPU memberikan tiga opsi terkait waktu penyelenggaraan, yaitu tanggal 9 Desember 2020, 17 Maret 2021 atau tanggal 29 September 2021.
Keputusan ini selanjutnya akan diusulkan sebagai bahan materi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), meskipun hal ini belum final, karena tanggal tersebut bisa saja berubah tergantung situasi apakah memungkinkan atau tidak. Apabila harus ditunda kembali, maka akan melalui RDP lagi.
Selain opsi penundaan penyelenggaraan pilkada serentak, RDP juga mengkaji soal teknik pemilihan apabila pandemi Covid-19 masih mengancam. Salah satu opsi yang dikaji adalah memilih melalui sarana POS seperti yang dilakukan oleh pemilih luar negeri, sehingga pemilih masih dapat menerapkan Social Distancing dan Physical Distancing.
Saat ini Pilkada Serentak di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih mengacu pada Undang-Undang no. 10 tahun 2016 tentang Pilkada dimana tanggal pencoblosan tetap di bulan September 2020, sambil menunggu diterbitkannya Perppu terkait dengan perubahan tanggal penyelenggaraan pilkada tersebut.
Sementara itu, Ketua DPD Gerindra NTB H Ridwan Hidayat mengatakan bahwa pihaknya optimis bahwa pemerintah akan menerbitkan Perppu terkait dengan pengunduran penyelenggaraan pilkada serentak menjadi bulan Desember 2020. Hingga saat ini Partai Gerindra tetap melaksanakan agenda-agenda politiknya.
