page hit counter
Pernyataan Sikap Terbuka AGRA Atas Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah

Pernyataan Sikap Terbuka AGRA Atas Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah

Pernyataan Sikap Terbuka

Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA)

Atas Penanganan Virus Covid 19 oleh Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf

 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Gagal Tangani Masalah Covid 19 – Selamatkan dan Penuhi Seluruh Hak Dasar Rakyat

Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria menyampaikan keprihatinan dan duka yang mendalam kepada seluruh korban Covid 19, baik untuk mereka yang sedang berjuang melawan sakit dan mereka yang telah meninggal dunia. Apresisasi dan penghormatan serta ucapan terimakasih yang tak terhingga, kami sampaikan kepada para tenaga Medis, Dokter dan relawan yang berdiri digaris depan untuk menangani dan melayani rakyat yang terkena Covid 19.

Masalah Covid 19 telah memperdalam krisis kesehatan di dalam Negeri. Kebijakan Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin dalam menangani masalah Covid 19 melalui Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Darurat) telah gagal mengatasi masalah Covid 19 dan memperburuk ekonomi serta penghidupan Rakyat.

Sejak dijalankanya PPKM Darurat oleh pemerintah pusat, tidak menunjukan keberhasilan dalam mengatasi masalah Covid, sebaliknya Jumlah orang terpapar dan meninggal dunia akibat Covid 19 terus meningkat, bahkan Indonesia menjadi Negara urutan pertama di dunia dengan jumlah kasus Covid terbanyak. Pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan obat-obatan maupun Vaksin. Hampir seluruh rumah sakit sudah Colap dan tidak lagi sanggup menampung pasien Covid, bahkan banyak rumah sakit mengalami kekurangan oksigen.

Disisi lain, rakyat sulit untuk mendapat pelayanan kesehatan, bahkan sebagian tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengakses karena berbagai faktor, Rakyat juga kesulitan untuk memenuhi Gizi dan makanan yang sehat akibat mahalnya harga kebutuhan dan merosotnya pendapatan. Tenaga-tenaga medis banyak yang meninggal dan mereka bekerja dengan fasilitas buruk.

Lebih jauh secara fundamental, Indonesia tidak memiliki kedaulatan atas kesehatan. Seluruh obat, Vaksin dan alat medis tergantung kepada Negara kapitalis monopoli yang justru menjadikan Issue Covid ini sebagai instrumen dalam menyelesaikan resesi ekonomi dan mempertahankan dominasinya atas Negara lain, terutama oleh Amerika serikat dan sekutunya serta Tiongkok sebagai kekuatan Imperialis yang sedang tumbuh, mereka berlomba meraup keuntungan ekonomi dan politik. Hal ini lebih dari cukup sebagai kenyataan terjadi krisis kesehatan di dalam Negeri, oleh karenanya perlu segera dilakukan penanganan khusus dan serius oleh pemerintah.

Pada kenyataanya PPKM Darurat hanya membatasi mobilitas masyarakat tertentu saja karena Pemerintah yang ambigu dan ini membuktikan pemerintah menghindari tanggungjawab atas dampak dari kebijakan penanganan Covid dan pada akhirnya tidak dapat mencegah penularan Covid 19.

PPKM darurat pada perkembanganya juga mendapat tentangan yang cukup luas, terutama bagi mereka yang kehilangan pendapatan dan dengan terpaksa tidak mematuhi penerapan PPKM Darurat karena tuntutan keberlangsungan hidup.

Penanganan masalah Covid yang berkepanjangan dengan berbagai skema termasuk PPKM Darurat telah memerosotkan perekonomian nasional dan memperdalam krisis ekonomi rakyat. Pertumbuhan ekonomi minus, Negara mengalami defisit anggaran, hutang Negara meningkat untuk penanganan Covid termasuk, alat kesehatan dan Vaksin. Dari keseluruhan lagi-lagi rakyatlah yang paling menderita akibat dari kebijakan pemerintah Jokowi-Ma’ruf.

Bagi kaum tani produsen pertanian pangan, meskipun harga-harga kebutuhan pangan mahal di pasar akan tetapi harga hasil pertanian sangat rendah, sedangkan biaya produksi pertanian terus meningkat,  ini ancaman terhadap krisis pangan di dalam Negeri. Bagi kelas buruh, PPKM Darurat menjadi ancaman kehilangan pekerjaan, bahkan telah terjadi PHK besar-besaran dilakukan oleh pengusaha. Kebangkrutan juga mengancam kepada mereka yang menjalankan usaha kecil menengah termasuk sektor jasa yang terhubung dengan UKM. PPKM Darurat dan penanganan Virus Covid yang berkepanjangan juga telah memperburuk dunia pendidikan di Indonesia.

Lebih jauh PPKM darurat dijalankan secara menindas dengan berbagai ancaman denda, pidana maupun tindakan kekerasan bagi mereka yang dianggap tidak mematuhi PPKM darurat. Pemerintah juga melakukan kriminalisasi terhadap mereka yang memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda.

Oleh karenanya dengan berbagai masalah penanganan Covid 19, Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria menuntut kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin:

  1. Selamatkan rakyat dari ancaman Virus Covid 19 – Penuhi seluruh hak rakyat atas kesehatan, meliputi pemeriksaan, perawatan dan pengobatan termasuk vaksinasi bagi seluruh rakyat secara gratis, termasuk tes syarat perjalanan.
  2. Penuhi kebutahan hidup rakyat selama PPKM Darurat dan jamin penghentian sementara segala tanggungan kredit (perumahan, kredit usaha dll) sampai terselesainya penanganan Covid 19.
  3. Berikan jaminan dan fasilitas bagi tenaga kesehatan dan keluarganya termasuk bagi relawan.
  4. Bebasakan pembayaran listrik dan air selama penanganan Covid 19.
  5. Hentikan PHK bagi klas buruh.
  6. Pastikan ketersediaan sarana produksi pertanian dan berikan subsidi, khususnya bagi pertanian pangan skala kecil untuk mengatasi ancaman krisis pangan dan pemenuhan Gizi dan makanan sehat bagi rakyat.

Kami juga menyerukan:

  1. Kepada seluruh anggota AGRA di berbagai tempat dan Jaringan, organisasi demokratis yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) untuk menjalankan dan memperluas aksi kemanusiaan dengan membangun posko-posko penanganan Covid 19 dan memastikan hak rakyat dipenuhi oleh Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
  2. Melakukan aksi-aksi protes yang diperlukan untuk memastikan tanggungjawab penuh pemerintah dalam mengatasi krisis kesehatan, khususnya Covid 19.
  3. Mempersiapkan aksi protes nasional turun kejalan untuk mendesak pemerintah agar serius dan total dalam menangani masalah covid 19 agar tidak berkepanjangan dan merugikan Rakyat.

Demikian sikap terbuka Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria atas kebijakan pemerintah Jokowi-Ma’ruf dalam mengatasi masalah Covid 19.

Jakarta, 20 Juli 2021

Rahmat Ajiguna

Ketua umum AGRA

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS