page hit counter
Penyelenggara Pelayanan Publik Wajib Tegakkan Standar Pelayanan Publik

Penyelenggara Pelayanan Publik Wajib Tegakkan Standar Pelayanan Publik

MATARAM – Semakin kritisnya publik dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik harus diantisipasi dengan perbaikan standar pelayanan publik. Karena itu Ombudsman RI Perwakilan NTB meminta kepada pemerintah Kota, kabupaten, provinsi serta lembaga Vertikal memperbaiki standar pelayanan publik.

Untuk meningkatkan pemahaman terkait standar pelayanan Publik, Ombudsman RI Perwakilan NTB mengadakan Workshop pendampingan penilaian kepatuhan terhadap Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Nusa Tenggara Barat tanggal 24-25 Mei 2021.

Bertempat di Lombok Astoria Hotel, acara ini diselenggarakan oleh Bidang Keasistenan Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan NTB dengan melibatkan 11 pemerintah daerah di wilayah NTB, Kepolisian Daerah NTB dan Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Provinsi NTB. Dalam kesempatan ini, Ombudsman RI Perwakilan NTB mengundang Kepala BPS Provinsi NTB sebagai narasumber dan Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Mataram mempresentasikan succes story dalam membangun standar pelayanan publik.

Membuka acara, Adhar Hakim, selaku Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB mengatakan tujuan penilaian kepatuhan tidak lain adalah langkah strategis memperbaiki mutu pelayanan publik. “Penyelenggara negara tidak bisa lagi menutup diri ditengah perubahan teknologi yang kian pesat. Masyarakat semakin kritis dan setiap saat memotret pelayanan publik. Maka cara terbaik untuk mengatasi itu tidak lain dengan memperbaiki pelayanan”.

Lebih lanjut dalam presentasi materinya, Adhar menjelaskan rendahnya kepatuhan standar pelayanan mengakibatkan rendahnya mutu kualitas pelayanan publik, yang lambat laun mengikis kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintah. Kepercayaan publik yang menurun berkorelasi lurus terhadap terhambatnya pertumbuhan investasi.

“Jika melihat indeks kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business/EODB) 2020, hasil survei menunjukkan Indonesia berada di peringkat 73 dengan mendapatkan skor 69,2. World Competitiveness Ranking 2020, peringkat daya saing Indonesia, yang tahun lalu sempat menempati posisi 32 dari 63 negara, mengalami penurunan ke posisi 40. Survey political economic risk consultancy (PERC) menempatkan indonesia di bawah Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Macau, Jepang, Hongkong dan Singapura dengan skor 9,27 dari skala 0-10. Corruption perception index (CPI) Indonesia tahun 2020, skor indeks persepsi korupsi Indonesia saat ini berada di angka 37 pada skala 0-100. skor ini turun 3 poin dari tahun 2019 lalu”, ungkap Adhar.

Selanjutnya, Suntono, Kepala BPS Provinsi NTB mempresentasikan garis besar manfaat dari sebuah survey. Yang disusul kemudian dengan penyampaian presentasi best practice dari Kepala Balai Karantina Kelas 1 Mataram. Balai karantina Pertanian Kelas 1 Mataram dinilai sukses membangun standar pelayanan publik, ditandai dengan performa kelembagaan, minimnya laporan masyarakat, dan berbagai penghargaan yang diperoleh.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS