counter hit make

Penetapan Tersangka Korupsi Pembangunan Dermaga Apung Gili Air

Penetapan Tersangka Korupsi Pembangunan Dermaga Apung Gili Air

Sidang penetapan tersangka korupsi pembangunan dermaga apung Gili Air pada tahun 2017 tinggal menunggu hasil audit resmi kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudin pada hari Senin (23/9/2019). Hasil resmi dari BPKPP tersebut akan menjadi bahan penyidik dalam melaksanakan gelar perkara khusus korupsi pembangunan dermaga apung ucap Syamsuddin.

Dalam gelar perkara khusus tersebut juga akan mengulik siapa tersangka yang nantinya bertanggung jawab atas kerugian negara. Setelah nanti menerima hasil audit, akan ada gelar perkara yang akan tentukan siapa-siapa tersangkanya, tambah Syamsuddin.

Di sisi lain, informasi terkait nilai kerugian dalam kasus ini sebenarnya telah didapatkan oleh penyidik. Hanya saja besaran nilai kerugian negara didapatkan dari gelar perkara yang diadakan bersama pihak auditor yang mana baru diterima secara lisan nilainya mencapai 1 miliar rupiah.

Usai gelar perkara dan menemukan tersangka, penyidik akan segera mengagendakan kembali pemeriksaan saksi yang kemudian di konfrontasi dengan keterangan tersangka. Sebelumnya, saksi-saksi akan dipanggil lagi untuk diperiksa namun belum sampai penetapan tersangka korupsi ujarnya.

Dilansir dari Antara oleh Warta Mataram, jumlah saksi yang sebelumnya telah diperiksa adalah 42 orang yang mana diantaranya Kadis dan Mantan Kadis Hublutkan Lombok Utara, pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek, hingga konsultan pengawas.

Beberapa saksi lainnya yang juga diundang adalah seperti panitia pemeriksa hasil pekerjaan, distributor item barang, rekanan pelaksana, serta ahli. Dugaan mark-up telah digunakan dimana adanya ketidaksesuaian kriteria bangunan.

Dalam proses pembangunan ditemukan adanya dugaan pengerjaan proyek yang tidak sesuai dengan spesifikasi serta volume pekerjaan yang mana meskipun demikian dalam realisasinya, anggaran tetap dicairkan 100 persen.

Dana proyek pembangunan dermaga apung Gili Air yang menjadi kasus korupsi pembangunan dermaga apung berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017. Total pagu yang telah dianggarkan mencapai angka 6,6 miliar rupiah dengan nilai kontrak 6,28 miliar rupiah.

Pengerjaan proyek dermaga apung ini sempat molor sehingga dilakukan adendum. Kendala cuaca dan transportasi material menuju lokasi menjadi alasan keterlambatan. Proyek diselesaikan pada 29 Desember 2017, kemudian diresmikan Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar pada 25 Januari 2018.