page hit counter

Pendidikan Anti Korupsi, NTB Belum Punya Regulsai

MATARAM-NTB belum memiliki regulasi terkait pendidikan anti korupsi. Hal itu disampaikan Direktur Jejaring Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aida Ratna Zulaikha.

”Di NTB belum ada satu pun pemerintah daerah, yang membuat regulasi tentang itu,” tegasnya, Selasa (29/6).

Senin (28/6) lalu, pihaknya sudah menyampaikan hal itu melalui Rapat Koordinasi Pemberatasan Korupsi Terintegrasi. Dia mendorong setiap pemerintah daerah menindaklanjuti hal tersebut.

Karena itu, selama dialog dengan pejabat Dinas Dikbud NTB, KPK membahas hal lebih teknis mengenai tahapan implementasinya. ”Salah satunya yang harus dilakukan terlebih dulu adalah menerbitkan regulasinya,” jelas dia.

Regulasi ini penting sebagai dasar hukum. Sehingga pihaknya bisa menggelar kegiatan dalam hal penguatan untuk guru. ”Istilahnya ada cantolannya, bisa dianggarkan melalui APBD,” ujarnya.

”Dan tadi di sini (Dikbud NTB, Red) sudah ada komitmen untuk membuat regulasi dulu, intinya sih di situ,” sambung Aida.

Seperti di daerah lain, yang telah memiliki regulasi pendidikan anti korupsi, kerap kali meminta KPK untuk memandu teknis implementasinya. ”Kalau sudah masuk ke tahapan ini, kami juga akan mendukung program penguatan guru dan kepala sekolah, untuk diikutkan dalam workshop kami,” jelasnya.

Regulasi itu nantinya, mencantumkan implementasi pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan. Bentuknya, bisa diintegrasikan pada mata pelajaran tertentu, seperti PPKn.

”Pada mata pelajaran yang relevan atau mulok (muatan lokal, Red), boleh tuh,” pungkasnya. (yun/r9)

 

Source: Lombok Post

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS