page hit counter
Pantas Jokowi rela bela rektor UI, ternyata dia punya jasa besar

Pantas Jokowi rela bela rektor UI, ternyata dia punya jasa besar

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. Foto: Dok Antara.

Belakangan rektor UI Ari Kuncoro mendapat sorotan deras dari publik usai kepergok rangkap jabatan sebagai salah satu komisaris di BRI. Padahal, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68/2013, menegaskan bahwa Rektor UI dilarang untuk merangkap jabatan, termasuk di perusahaan pelat merah.

Belakangan publik dibuat gempar usai Statuta UI kemudian direvisi oleh Presiden Jokowi. Ya, Jokowi mengesahkan PP Nomor 75/2021 tentang Statuta UI untuk mengganti peraturan sebelumnya.

Di antara perubahan yang dibuat adalah poin mengenai rangkap jabatan Rektor UI. Dalam aturan terbaru, rangkap jabatan di BUMN-BUMD hanya dilarang untuk jabatan direksi.

Statuta sendiri merupakan anggaran dasar perguruan tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan dan mengembangkan program, serta menyeleggarakan kegiatan fungsional.

Rektor UI Ari Kuncoro
Rektor UI Ari Kuncoro. Foto Universitas Indonesia.

Publik pun kemudian dibuat bertanya-tanya, apa sih jasa rektor UI pada Jokowi sampai mau-maunya sang presiden mengubah PP statuta UI agar bolehkan rektor rangkap jabatan.

Terkait hal ini Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun punya jawabannya. Seperti apa?

Walau tanpa Jokowi, harusnya rektor UI mundur

Menurut Refly, dari sisi etika, sudah seharusnya rektor UI Ari kuncoro mengundurkan diri dari jabatannya. Sebab dia jelas-jelas telah melanggar hukum.

“Itulah di Indonesia, hukum tak ditaati, sementara perintah kekuasaan ditaati,” kata Refly Harun di channel Youtubenya, dikutip Kamis, 22 Juli 2021.

Refly menduga Presiden Jokowi sampai rela turun tangan membela rektor UI dengan pengubahan statuta UI demi kepentingan poltik semata. Sebab rektor UI dianggap punya jasa dan bisa berkontribusi demi jejak langkah sang Presiden Jokowi.

“Patut diduga jabatan itu (Komisaris BUMN-BRI) dianggap sebagai pengendali bagi Rektor UI agar bisa dikendalikan. Terutama kalau Pemerintah dihadapakan dengan kritisisme mahasiswa. Sebab jangan sampai kalau Rektor UI malah berpihak pada mahasiswa, bukan kekuasaan,” katanya lagi.

Presiden Jokowi saat mengumumkan perpanjangan PPKM darurat hingga 25 Juli 2021. Foto: YouTube Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi saat mengumumkan perpanjangan PPKM darurat hingga 25 Juli 2021. Foto: YouTube Sekretariat Presiden

Apalagi di tengah publik, belakangan gugatan terhadap Pemerintah tengah gencar-gencarnya. Maka, jasa rektor UI Ari Kuncoro tentu dibutuhkan Jokowi saat memerintah.

Inkonsistensi Jokowi

Lebih jauh, Refly membaca Jokowi sebenarnya sudah inkonsisten dengan sikapnya di awal memerintah. Ketika di periode pertama, Jokowi nampak getol memperkenalkan sikap agar tak ada pembantunya yang merangkap jabatan.

Ketika itu, diperlihatkan sikap tegas Jokowi ketika mengangkat Wiranto sebagai Menkopolhukam. Wiranto kemudian harus rela melepas jabatan Ketua Umum Hanura dan memilih menjadi menteri Jokowi.

Tapi, kata Refly, itu cerita periode pertama. Jelang akhir periode pertama, ketika Setya Novanto ditangkap dan beralih ke Airlangga Hartanto, Jokowi tak memberi dua opsi itu. Presiden malah justru memberi lampu hijau dan dukungannya pada Airlangga.

“Motif politik Jokowi ketika itu, tentu mau ikat dukungan pemilih Golkar lewat Ketua Umumnya. Dan akhirnya motif kekuasaan kalahkan rasionalitas.”

Menurut Refly, saat ini jika mengacu hukum yang benar, Ari Kuncoro sebaiknya mundur dahulu dari posisi Komisaris BRI. Sebab itu melawan hukum. Ini juga ada andil Erick Thohir sebagai menteri BUMN karena dialah yang mengangkatnya.

Sebab pengangkatan Ari didasarkan pada PP yang lama. “Bagaimana kalau mau pengangkatannya sah, ya diangkat ulang, artinya BRI perlu mengadakan RUPS ulang, karena BRI adalah institusi yang sudah tbk. Jadi Ari dinonaktifkan dulu, jabatan dikosongkan, kalau mau diangkat lagi tunggu RUPS, itu kalau bicara penegakan hukum, kalau tidak ya terserah,” katanya.

Artikel dari Hops.ID

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS