counter hit make

Pakai jalan di Jakarta harus bayar, mobil melintas termurah Rp5000

Potret kemacetan di DKI Jakarta. Foto: Antara

DKI Jakarta akan berbenah terhadap populasi kendaraan yang masuk ke wilayahnya. Rencana penerapan jalan Jakarta bayar pun akan menjadi salah satu cara mengurangi kepadatan serta meningkatkan pengguna moda transportasi terintegrasi yang sudah disiapkan pemerintah.

Electronic road pricing (ERP) di ibu kota akan menerapkan peraturan di 18 ruas jalan ibu kota hingga 2039 mendatang. Hal tersebut dijelaskan Kepala Unit Pengelola  Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Zulkifli.

Dijelaskanya, saat ini sudah ada 18 koridot yang akan diajukan dalam pelaksanaan ERP untuk Jakarta. Dari ruas jalan tersebut sepanjang 174,04 kilometer yang siap diajukan dalam Raperda tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta (RITJ).

Potret kemacetan di DKI Jakarta. Foto: Antara
Potret kemacetan di DKI Jakarta. Foto: Antara

Sementara itu berkaitan dengan tarif, Dishub DKI Jakarta telah mengusulkan besarannya berkisar antara Rp5.000,00 sampai Rp19.900,00 untuk sekali melintas.

“Kami sudah masukkan di Rencana Induk Transportasi Jakarta. Pada 2022 akan kami bahas. Total 18 koridor ruas jalan, hampir 174,04 kilometer jalan yang akan di-ERP-kan,” kata Zulkifli seperti dikutip dari Antara, Kamis (16/12).

Tujuan jalan di Jakarta berbaya untuk ini

Salah satu tujuan penerapan jalan berbayar bagi masyarakat yang melintas dan menggunakan jalan di Jakarta, merupakan salah satu rencana pengurangan populasi mobil yang masuk ke wilayah Ibu kota tersebut.

Ilustrasi lalu lintas di jalan raya Foto: antara
Ilustrasi lalu lintas di jalan raya Foto: antara

Zulkifli menjelaskan bahwa proyeksi penerapan jalan berbayar ini sudah sejalan dengan jaringan transportasi umum, seperti TransJakarta serta berbasis rel, seperti MRT, LRT, dan commuterline.

Saat ini, TransJakarta sudah memiliki 13 koridor utama dan akan dikembangkan hingga 17 koridor dengan jaringan pengumpan wilayah Jabodetabek.

Meski demikian, penerapan ERP secara bertahap. Sebagai tahap awal, Pemprov DKI akan melakukan lelang untuk pembangunan ERP di Simpang CSW atau dekat Stasiun MRT ASEAN sampai Bundaran HI sepanjang 6,7 kilometer.

Adapun lelang dan pembangunan ERP di ruas jalan tersebut diperkirakan pada 2022. Sedangkan operasional jalan berbayar akan dimulai pada 2023.

Transjakarta. Foto: Antara
Transjakarta. Foto: Antara

Menurut Zulkifli, penerapan ERP tidak lain bertujuan meningkatkan minat masyarakat untuk berpindah dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Selain itu, dengan menurunnya penggunaan kendaraan pribadi, kualitas udara di Jakarta akan lebih baik seiring berkurangnya polusi.

“Yang paling penting dari sektor hukum, akan terjadi paradigma baru dalam penindakan di jalan. Tadinya bersifat on the spot di jalan, berubah menjadi secara elektronik,” katanya.

Artikel dari Hops.ID