MATARAM-Kinerja para pejabat Kota Mataram menjadi sorotan. Bukannya tambah semangat mendapat pemimpin baru, sikap mereka malah sebaliknya. Terkesan lamban.
Hal itu terbukti dari rendahnya serapan anggaran bantuan pusat melalui kementerian. “DAK yang kita dapat dari pusat itu Rp 110 miliar. Realisasinya nggak sampai 20 persen. Padahal Juli itu paling lambat semua proyek bantuan pusat dari DAK harus sudah dilelang,” kata Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram Ahmad Azhari Gufron.
Politisi PAN ini membeberkan hasil pantauannya di website LPSE Kota Mataram. “Bayangkan, baru proyek DAK jalan di Dinas PUPR Kota Mataram yang sudah lelang. Proyek penataan jalan Wirasnggale senilai Rp 8,5 miliar. Sisanya, masih belum ada OPD yang mengeksekusi proyek dari dana DAK,” sesalnya.
Gufron mengingatkan, jika tidak bisa dilelang sesuai waktu yang ditentukan, anggaran DAK bisa ditarik pemerintah pusat atau terjadi pemotongan. Sehingga pembangunan proyek tersebut akan dibebankan kepada APBD.
“Maka terbebani di APBD kita. Gara-gara OPD lelet, jadinya rakyat rugi tidak bisa menikmati program bantuan dari pusat,” protesnya.
Salah satu proyek DAK bantuan dari pusat yang dilainya besar, kata Gufron, adalah revitalisasi Taman Loang Baloq. Total anggarannya sekitar Rp 11 miliar. Ini adalah bantuan Kementerian Pariwisata.
“Ini harus segera dilelang. Begitu juga proyek DAK yang lain. Tidak bisa kita santai seperti sekarang ini,” cetusnya.
Alasan SIPD yang biasa jadi tameng OPD menurutnya tidak masuk akal. Karena dari penjelasan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), ada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang bisa digunakan.
Sehingga ia meminta harus ada instruksi jelas dari Wali Kota agar proyek DAK segera dielang. Jangan sampai ditender di masa kritis. “Kita diberi dana besar oleh pusat tapi tak bisa dilaksanakan. Kumpulkan Dinas PU, Pariwisata, Perkim, dan OPD lain yang dapat DAK. Termasuk pihak PBJ,” pintanya.
Gufron menilai, progress kerja pasangan Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana dan Wakil Wali Kota Mataram TGH Muniburrahman belum terlihat sejak dilantik Februari lalu. Terlebih dengan Mataram menjadi salah satu dari sepuluh kabupaten Kota yang diberikan peringatan oleh Dirjen Pajak kaitannya dengan serapan anggaran yang rendah. Khususnya dari DAK.
“Wali kota harus berlari. Kalau OPD tidak bisa mengikuti, tinggalkan atau ganti,” ucapnya.
Sebagai perwakilan masyarakat, dewan mau melihat anggaran pusat seharusnya bisa dieksekusi. Kalau sudah diberikan saja tidak bisa dipakai, wajar kemudian pemerintah pusat memeprtanyakan kemampuan pemerintah daerah dalam bekerja.
“Lihat kabupaten lain yang juga sama-sama Pilkada seperti di Lombok Tengah. Sudah langsung bekerja. Mereka langsung bisa eksekusi DAK. Kita ini ibu kota kok malah ditinggalkan,” ucapnya membandingkan.
Kabag PBJ Kota Mataram Multazam mengakui hanya proyek jalan saja yang sudah lelang. “Jalan Wiresenggale itu saja,” katanya.
Semangat bekerja OPD membuat pihak PBJ heran. Tak banyak yang sudah menyelesaikan berkas dokumen administrasi lelang proyek barang maupun jasa. Padahal, situasi seperti ini juga nantinya akan berdampak pada pelaksanaan proyek tahun ini.
Sejauh ini pihak Dinas PUPR dan Dinas Pariwisata saja yang sudah berkoordinasi dengan pihaknya terkait rencana lelang proyek DAK.
“Saya juga tidak tahu apa yang membuat mereka (OPD) kondisi seperti ini. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana nantinya proyek DAK, karena Juni harus berkontrak,” paparnya. (ton/r3)
