MATARAM-Pemerintah provinsi merencanakan empat titik pusat NTB Mall sebagai wadah penampung produk UMKM. Seluruhnya diperkirakan rampung sebelum perhelatan MotoGP tahun depan. Diantaranya NTB Mall Square, NTB Mall Eksotis, NTB Mall offline store, juga Lapak NTB Mall yang didirikan sementara di depan salah satu kantor desa di Lombok Tengah. Selain itu, ada juga 10 stall yang disiapkan di bazar UMKM KEK Mandalika oleh ITDC.
”Karena ITDC hanya berfokus pada UMKM Loteng. Sehingga perlu keberpihakan pemda untuk menampung produk dari sembilan kabupaten lainnya,” jelas Sekretaris Dinas Perdagangan NTB Nelly Yuniarti, (22/6).
Dijelaskan, NTB Mall Square merupakan wadah yang disiapkan di kawasan STIPark Banyumulek, Lombok Barat. Ini direncanakan hadir sebagai penunjang eduwisata yang sudah ada. Selanjutnya, untuk NTB Mall Eksotis rencananya berlokasi di Balai Latihan Kerja Internasional, di Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok. Pembangunan dianggarkan di APBN perubahan 2021 atau APBN 2022 dengan biaya sekitar Rp 30 miliar. Berbeda dengan NTB Mall offline store yang harus dipajang bergilir dalam kurun waktu tertentu. Sekitar 300 jenis produk UMKM dipastikan bisa menetapkan lapak di sana.
”Ada 41 ribu lebih UMKM dan gak mungkin semuanya ditampung di satu lokasi. Ini bisa menjadi salah satu opsinya,” jelasnya.
Lokasinya strategis. Bisa menjadi pusat oleh-oleh wisatawan, sembari menunggu jadwal penerbangan. Disertai kuliner-kuliner khas lokal. 300 UMKM tersebut dipastikan sudah melalui proses kurasi. Sebab menurut Nelly, jumlah UMKM yang bisa lolos saat ini tak lebih dari 300. Artinya, masih banyak UMKM yang masih harus belajar lagi terkait standarisasi produk. Mulai dari finishing, kualitas, legalitas, dan sejenisnya. Sinergitas dengan Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dipastikan bisa mempercepat lebih banyak UMKM naik kelas. Melalui bantuan alat produksi, kemasan, dan lainnya.
”Jadi kita berpikir 300 UMKM itu Insya Allah bisa lah masuk semua,” imbuhnya.
Sementara itu, untuk para pedagang kaki lima atau asongan yang ada di sekitar KEK Mandalika, pihaknya mengusulkan mereka dapat diberikan kostum atau pakaian adat. Agar lebih menunjukkan kearifan lokal. Akan tetapi proses ini masih harus disesuaikan dengan anggaran yang harus disiapkan. ”Kira-kira ada 1.000 alat yang kita usulkan bisa mereka gunakan,” tambahnya.
Anggota Komisi II Bidang Perekonomian DPRD NTB Made Slamet berharap, upaya ini bisa sekaligus mendorong UMKM memiliki standarisasi. Dengannya mereka dapat ikut berpartisipasi menjajakan produknya selama gelaran agenda potensial. Meski diakuinya, kemampuan dan finansial pelaku usaha khususnya skala mikro terbatas sehingga tak mudah untuk mengantongi sertifikasi tersebut.
”Memang sulit dan seringkali dinilai ribet, tapi mereka harus lakukan. Karena kalau tidak, bisa semakin ketinggalan,” katanya.
Pemerintah pun harus turun tangan. Membantu UMKM bisa melalui ragam jenis pelatihan, pembinaan, hingga pendampingan. Jika tidak, dikhawatirkan produk-produk luar daerah yang akan mengekspansi lokasi-lokasi strategis tersebut menjajakan produknya. ”Karena kita kan gak mau UMKM lokal nanti malah jadi penonton,” imbuhnya. (eka/r9)
Source: Lombok Post
