Hj ND Kinnastri Roliskana atau akrab disapa Kikin, menjadi sorotan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai calon Wali Kota Mataram. Beberapa tokoh lain termasuk Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman, Direktur RSUD Provinsi NTB Dr HL Heman Mahaputra, Mantan Sekda HL Makmur Said, dan Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi juga masuk dalam radar PKS.
Ketua DPD PKS Kota Mataram, Ismul Hidayat, menyatakan, “Jika pak Mohan maju ke tingkat provinsi (ikut Pilgub 2024), maka namanya akan masuk dalam calon yang dibidik.” Hal ini disampaikan pada hari kemarin (7/9).
Tindakan ini dilakukan menyusul dimulainya tahapan Pilkada Serentak 2024 oleh PKS secara nasional. Kick off ini diumumkan oleh Presiden PKS Ahmad Saikhu pada awal Agustus 2023 lalu.
Berbeda dari partai politik lainnya, PKS memprioritaskan Pilkada Serentak 2024 sebelum Pileg 2024. Meskipun Pileg 2024 merupakan agenda politik nasional yang diadakan lebih dahulu daripada Pilkada Serentak 2024.
“Pendekatan ini kami lakukan agar tidak terfokus hanya pada momen Pilkada,” jelasnya.
Oleh karena itu, PKS memberikan kebebasan kepada daerah-daerah untuk memulai penjaringan figur-figur potensial. Mereka diminta untuk mengusulkan minimal dua pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.
Beberapa nama yang disebutkan di atas merupakan hasil inventarisasi figur potensial yang akan diajak berkomunikasi mengenai Pilkada Serentak 2024. Selain dari eksternal, terdapat juga nama-nama dari internal PKS seperti TGH Abdul Manan dan Anggota DPRD Kota Mataram Hj Istiningsih.
Namun, Istiningsih menyatakan bahwa dia lebih berfokus pada pengembangan partai.
Nama-nama yang masuk dalam radar tersebut akan diajak untuk bernegosiasi, terutama terkait komitmen untuk membantu PKS meraih target 8 kursi di Pileg 2024 di Kota Mataram.
“Saat ini kami memiliki 5 kursi dan berambisi meraih 8 kursi pada Pileg 2024 di Kota Mataram,” paparnya.
Kandidat yang bersedia berkomitmen untuk membantu mencapai target tersebut akan mendapatkan rekomendasi langsung dari DPP PKS. Rekomendasi ini akan diberikan lebih awal pada 14 Desember 2023, tiga bulan sebelum Pileg 2024.
“Kondisinya masih dinamis dan belum mengarah pada satu nama,” tambahnya.
Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Bali-Nusra, Johan Rosihan, sebelumnya juga menyampaikan bahwa setiap yang diusulkan ke Presiden PKS minimal dua nama, tidak dianjurkan hanya satu nama.
Ini merupakan terobosan PKS dalam strategi untuk meningkatkan jumlah kursi di Pemilu 2024. Tiket Pilkada Serentak 2024 dianggap sebagai alat negosiasi untuk tokoh-tokoh yang ingin bekerja sama dengan PKS.
Para kader PKS yang berambisi menjadi bupati, wali kota, atau gubernur akan ditantang untuk menetapkan target pemenangan kursi. Hal ini merupakan langkah baru dalam kepemimpinan Presiden PKS Ahmad Saikhu yang baru diterapkan pada Pileg kali ini.
