page hit counter

Menkeu: Gak Mungkin Juga Masyarakat Wisata jika Masih Terancam Pandemi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menjelaskan terkait alasan pihaknya memangkas anggaran kementerian dan lembaga di tengah pandemi Covid-19 termasuk di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sri Mulyani mengatakab, dalam menghadapi situasi yang luar biasa ini diperlukan respons kebijakan yang cepat dan tepat termasuk pengelolaan APBN.

Sebab, banyak kondisi yang tidak direncanakan dan diharapkan dapat terjadi, sehingga memaksa beberapa anggaran digeser dan difokuskan untuk penanganan pandemi. “Kita menghadapi dalam situasi ini adalah situasi yang luar biasa, yaitu sebuah virus yang terus melakukan mutasi sehingga memang respons dari kebijakan terutama di APBN dalam,” ujarnya dalam rakornas secara virtual, Senin (27/9).

Sri Mulyani menyebut, pada situasi yang begitu berat, kebutuhan belanja untuk perlindungan masyarakat dan dunia usaha pun membengkak. Sehingga, anggaran belanja pemerintah meningkat di atas 10 persen dan menyebabkan APBN tahun lalu mengalami defisit hingga 6 persen.

Apalagi, ketika virus Covid-19 varian Delta datang menyerang hingga menimbulkan gelombang kedua di tanah air, memaksa pemerintah kembali melakukan rem darurat pada Juli 2021 lalu. Pengetatan dilakukan demi menekan dampak negatif dari virus mematikan tersebut.

Realokasi atau refocusing anggaran kementerian/lembaga (K/L) untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pun ditingkatkan. Diantaranya, kesehatan melonjak sangat tinggi, yang tadinya hanya Rp 130-140 triliun, melonjak menjadi di atas Rp 220 triliun.

“Ini sebetulnya untuk mendukung sektor pariwisata, karena tidak mungkin masyarakat akan berwisata, melakukan kegiatan tourism dan meningkatkan demand terhadap industri kreatif apabila masyarakat terancam Covid-19,” tuturnya.

Selain itu, pemerintah pun menganggarkan dana jumbo di sektor kesehatan dengan melaksanakan program vaksinasi, perawatan pasien Covid-19. “Untuk mendanainya memang terpaksa mengurangi anggaran-anggaran di Kementerian atau Lembaga. Tapi itu bukan merupakan suatu intensi atau keinginan untuk melakukan, tapi ini adalah prioritas,” pungkasnya. (JPG)

Source: Lombok Post

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS