Berita Mataram – Seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu keluar dari zona merah penyebaran Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 kecuali Kota Mataram. Pasalnya hingga saat ini, Kota Mataram masih menjadi wilayah paling terdampak terhadap jumlah pasien positif terpapar Covid-19.
Terkait dengan fakta tersebut, Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi geram dan sindir Pemerintah Kota Mataram soal penanganan kasus serta penerapan protokol kesehatan Covid-19. Bahkan Rohmi sempat menyindir Pol PP Kota Mataram yang dianggap gagal dalam mengatur warga agar tetap patuh mengikuti protokol kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan bahwa ia menerima setiap kritik dan penilaian, namun ia juga menegaskan agar tidak panik dan juga tidak membuat panik. Ahyar menyebut pihaknya telah melakukan berbagai upaya sejak awal pandemi melalui gugus tugas dengan melaksanakan berbagai program yang telah direncanakan.
Dalam kesempatan tersebut, Ahyar juga menjelaskan bahwa Pemkot Mataram telah melakukan refocussing anggaran yaitu menarik anggaran dari OPD sebesar Rp135 Milyar untuk keperluan penanganan Covid-19. Berbagai program antara lain berupa pemberian bantuan sosial dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS), stimulus ekonomi kepada pengusaha yang terdampak Covid-19 serta penambahan fasilitas di RSUD Kota Mataram serta 11 Puskesmas yang ada di Kota Mataram. Pemkot Mataram juga melakukan pengadaan alat PCR guna pengecekan pasien apakah positif Covid-19 atau tidak.
Selain itu, Pemkot Mataram juga telah melakukan berbagai sosialisasi berupa imbauan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 seperti menggunakan masker, selalu menerapkan physical distancing, menyediakan tempat cuci tangan di area publik dan juga tempat ibadah serta upaya-upaya lainnya yang sudah berjalan di masyarakat.
Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kota Mataram sudah dinyatakan sebagai wilayah dengan tingkat resiko sedang untuk penularan Covid-19. Saat ini, di Kota Mataram sendiri sudah tidak ada lagi terjadi penyebaran di tingkat lingkungan serta berhasil mengidentifikasi seluruh cluster yang ada.
Ahyar menyebut bahwa selama ini Pemkot Mataram bekerja sendiri dibantu oleh TNI dan Polri. Bahkan jajaran TNI dan Polri yang ada di Kota Mataram bekerja tanpa kenal lelah. Sedangkan intervensi yang dilakukan Pemprov NTB dinilai belum maksimal. Sebagai contoh adalah ketika Pemkot Mataram membutuhkan Asrama Haji sebagai tempat isolasi, namun yang dihadapi adalah birokrasi yang berbelit.
