counter hit make

LSM Bela BEM UI: Kebebasan Sipil Semakin Dikerdilkan Negara


Warta MataramBadan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI menjadi sorotan setelah menyebut Presiden Jokowi sebagai king of lip service. Kritik tersebut disampaikan BEM UI melalui akun Instagram mereka @bemui_official.

BEM UI menilai Jokowi seringkali mengobral janji yang akhirnya tidak ditepati. Sehingga menyebutnya sebagai king of lip service.

Postingan itu menuai pro dan kontra di publik. Bahkan rektorat UI pun akan memanggil sejumlah pengurus BEM UI buntut dari postingan tersebut.

Kelompok masyarakat dan BEM berbagai universitas yang tergabung dalam Solidaritas Pembungkaman Ruang-ruang Demokrasi Kampus UI menyatakan surat pemanggilan dari rektorat UI mengindikasikan aktor pemberangusan kebebasan berpendapat tidak hanya datang dari negara, tapi juga datang dari kampus.

“Sehingga sudah semakin nyata bahwa kebebasan sipil semakin kerdil dan menyerang suara-suara yang menyatakan kebenaran kepada publik,” tulis keterangan mereka yang dikutip, Senin (28/6).

Mereka juga menyayangkan respons buzzer yang menyerang BEM UI dan Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra di media sosial.

“Dengan adanya surat pemanggilan oleh birokrat UI mengindikasikan bahwa hari ini kebebasan sipil semakin dikerdilkan oleh negara dengan sistematis,” tegasnya.

Menurut mereka, BEM UI telah menyampaikan data terkait dengan kondisi saat ini di mana kebebasan sipil diberangus melalui aksi represifitas aparat terhadap massa aksi. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akhir-akhir ini.

“Kebebasan berpendapat yang dibungkam melalui pasal karet dari UU ITE, pelemahan KPKL yang terjadi secara sistematis, dan adanya intervensi presiden terhadap supremasi hukum. Sedangkan presiden berkata sebaliknya dengan realitas yang terjadi,” ungkapnya.

Mereka menegaskan apa yang dihadapi BEM UI saat ini merupakan bentuk kegagalan negara dalam menjamin kebebasan berpendapat yang diatur dalam UUD 1945 pasal 28 dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

“Di mana dalam UU tersebut pada pasal 7 mengatur terkait dengan aparatur negara yang wajib dan bertanggung jawab atas penyampaian pendapat yang dilakukan termasuk melalui tulisan,” ujarnya.

Atas kejadian ini, Solidaritas Pembungkaman Ruang-ruang Demokrasi Kampus UI menyampaikan 4 poin sikap mereka, yaitu:

1. Mengecam segala bentuk pembungkaman terhadap kebebasan sipil yang telah diatur oleh konstitusi.

2. Mendesak pemerintah untuk menjamin kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh warga negara seperti yang telah diatur dalam peraturan yang telah berlaku.

3. Mendesak Birokrat Universitas Indonesia untuk menjamin kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Indonesia yang telah dijamin oleh konstitusi.

4. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut bersolidaritas dalam mengawal kasus kebebasan berpendapat BEM UI.

“Seharusnya Indonesia sebagai negara demokrasi harus mengakui kedaulatan rakyat dan menjamin HAM warga negara. Maka segala bentuk pembungkaman suara rakyat merupakan pengingkaran terhadap demokrasi yang telah diterapkan di negara Indonesia itu sendiri,” pungkas mereka.

Berikut daftar kelompok masyarakat dan BEM yang ikut dalam Solidaritas Pembungkaman Ruang-ruang Demokrasi Kampus UI:

1. Aliansi BEM Seluruh Indonesia

2. Bangsa Mahasiswa

3.Fraksi Rakyat Indonesia

4. Greenpeace Indonesia

5. BEM STHI Jentera

6. Bersihkan Indonesia

7. Enter Nusantara

8. BEM KM Universitas Yarsi

9. KIKA

10. Aliansi BEM se-UNNES

11. PUSaKO FH UNAND

12. BEM Hukum UNHAS

13. BEM UNSIL

14. Aliansi Rakyat Bergerak

15. BEM KEMA FKB Telkom

16. BEM FISIP UNMUL

17.AKSI KAMISAN KALTIM

ADVERTISEMENT

18. BEM FH UPNVJ

19. BEM ESA UNGGUL

20. LBH pos Malang

21. SAKSI FH Unmul

22. BEM PM Universitas Udayana

23. Serikat Mahasiswa Progresif Universitas Indonesia

24. BEM FISIP UI

25. YLBHI

26. Aliansi BEM se-Undip

27. AJI Jakarta

28. Aliansi BEM Univ. Brawijaya

29. BEM FH UNAND

30. Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional

31. JATAM Kaltim

32. Indonesian Center for Environmental Law

33. JATAMNAS

34. CALS

35. Aliansi Tolak Omnibus Law

36. BEM FH UI

37. BEM FKM UI

38. BEM FIB UI

39. BEM FPsi UI

40. BEM Fasilkom UI

41. BEM FIK UI

42. BEM Vokasi UI

43. BEM FKG UI

44. BK MWA UI UM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *