page hit counter

Kesulitan Adaptasi, Bisnis Konstruksi Berharap Pergub

MATARAM-Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) menjadi syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha di sektor konstruksi untuk melaksanakan pekerjaan. Namun, saat ini pelaku usaha kesulitan mengurus IUJK OSS (One Single Submission Risk Based Approached (OSS-RBA).

Sejatinya, ini merupakan perubahan tata cara perizinan melalui sistem satu pintu yang dapat mempersingkat skema perizinan sebelumnya. ”Caranya berbeda dari sistem manual seperti dulu, jadi banyak anggota yang kesulitan,” keluh Sekretaris Ikatan Nasional Konsultas Indonesia (Inkindo) NTB Karman Lutfi, Rabu (22/9/21).

Selain itu, perpanjangan dan perubahan akta dalam sistem OSS mengharuskan pihaknya menyertakan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk kantor mereka. Padahal, tak sedikit kontraktor khususnya skala menengah dan kecil menyewa kantor. Belum lagi kewajiban memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dikhawatirkan kerumitan perizinan menekan perkembangan bisnis sektor konstruksi di NTB. Efek jangka panjang justru perusahaan luar lah yang bebas masuk. ”Sudah terpuruk di masa pandemi, takutnya malah berkelanjutan,” katanya.

Ia menilai, diperlukan sosialisasi dan pelatihan lebih lanjut bagi pelaku usaha konstruksi untuk menggunakan sistem ini. Penerapannya juga akan lebih baik jika dilakukan bertahap. Sejauh ini pihaknya hanya menerima informasi sepenggal saja, tanpa ada sosialisasi mekanisme dan teknisnya seperti apa. Jika tidak, anggota akan kesulitan mengakses informasi maupun mengikuti segala proses pekerjaan dan tender. ”Kendala saat ini kan memang dari anggotanya, ini yang harus diatasi agar konstruksi lokal tetap punya kesempatan,” katanya.

Terpisah, Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapeksindo) NTB Bambang Muntoyo mengatakan, seluruh akses yang mengandalkan online hanya akan membuat kontraktor kecil semakin ketinggalan. Dari segi administrasi atau pun perpanjangan SKA (Sertifikat Keahlian) untuk tenaga ahli, SKT (Surat Keterangan Terampil) tenaga terampil dan SBU (Sertifikat Badan Usaha) misalnya. Hingga kini masih lamban apalagi jika harus membuat baru.

”Mau perpanjang lelet. Mau bikin baru sulit karena regulasi. Akhirnya banyak yang gak bisa ikut lelang proyek,” papar Bambang.

Sarannya, pemerintah daerah menerapkan pergub yang lebih efektif untuk memprioritaskan kontraktor lokal. Memang sebelumnya hal ini sudah dilakukan melalui Pergub NTB Nomor 20 Tahun 2019. Namun aturan ini belum dirasakan optimal terealisasi. Hal ini terkendala tidak serentaknya kabupaten kota dalam upaya mematuhi aturan tersebut. ”Sekarang kita minta gubernur mengeluarkan pergub lagi yang wajib dipatuhi seluruh kabupaten kota,” tegasnya. (eka/r9)

Source: Lombok Post

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS