page hit counter
Kesal, Bupati Lobar Sebut AMM Mataram Tak Tahu Diri

Kesal, Bupati Lobar Sebut AMM Mataram Tak Tahu Diri

GIRI MENANG—Bupati Lombok Barat (Lobar) H Fauzan Khalid naik pitam. Ini dipicu sikap pihak AMM Mataram yang menurutnya ngotot mempertahankan lahan milik pemkab yang masih ditempati kampus.

“Intinya mereka tidak tahu diri lah,” kata Fauzan di tengah-tengah agendanya, Kamis (1/7/2021).

Menurutnya masalah ini sebenarnya sangat sederhana. Karena jelas lahan yang ditempati AMM Mataram saat ini milik Pemkab Lobar sehingga sangat aneh jika harus digugat balik. “Seharusnya pemerintah daerah yang menggugat,” ujarnya.

Namun, Fauzan menilai gugatan pihak AMM terhadap pemkab ke Pengadilan Negeri Mataram adalah hak yayasan. Tapi, yang pasti lahan di AMM merupakan aset milik Pemkab Lobar. Bahkan AMM Mataram sendiri mengakui lahan lokasi kampusnya milik pemerintah daerah Lombok Barat.

Seharusnya, kata Fauzan, mereka dekat dan mencari solusi dengan pemilik lahan. ”Saya hanya minta memikirkan ini pakai logika saja. Misalnya saya punya mobil, saya pinjamkan mobil saya ke Pak asisten dua dan diakui itu mobil saya, masak saya nggak bisa ambil? Kan punya saya,” terangnya.

Jadi hal ini sama dengan lahan yang ada di AMM Mataram tersebut. Menurutnya AMM Mataram juga wanprestasi. Apalagi kalau mau lihat ke belakang sangat jauh dari kesepakatan.

Pertama tanah ini disewakan. Selanjutnya dalam MoU tersebut yayasan yang dulu buat perjanjian dan sekarang jadi perkumpulan, seharusnya wajib setiap tahun melaporkan kepada Pemkab Lobar. Namun apa? Selama dirinya menjabat, belum ada laporan apa-apa terkait lahan tersebut. Bahkan di Bupati sebelum dirinya juga tidak ada laporan sama sekali. ”Mana ada laporan selama ini,” ujarnya.

Meski demikian, Pemkab Lobar sudah mantap akan mengamankan aset miliknya. Bahkan surat teguran pertama pengamanan itu sudah dilayangkan Satpol PP Lobar kepada AMM Mataram. Sesuai SOP, diberikan waktu hingga tujuh hari untuk menindaklanjutinya.

Kepala BPKAD Lobar Fauzan Husniadi memastikan tidak akan menganggu semua proses yang sedang dilakukan Pemkab Lobar. Karena ini upaya untuk mengamankan aset yang dimiliki daerah.

Menurutnya, tidak ada lagi toleransi yang akan diberikan ke AMM Mataram. Sebab sejak awal tidak ada itikad baik dan pihaknya tidak akan mundur. ”Harus keluar!” tegasnya.

Dalam surat gugatan yang dilayangkan pengacara AMM Mataram ke PN Mataram, mereka menuntut Pemkab Lobar mengganti rugi sebesar Rp 10 miliar. Dikarenakan menimbulkan keresahan serta mencoreng nama baik kampus. Termasuk meminta untuk mengosongkan atribut Pemkab Lobar yang mengandung penguasaan fisik dan non fisik.

”Termasuk meminta SK lama tahun 1986 yang diberikan kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kargoro yang memiliki kekuatan hukum mengikat,” tertulis dari kuasa hukum AMM Mataram terdiri dari Vici Nirmana Bhiswaya, Eddy Kurniady, dan L Muh Salahuddin. (nur/r3)

 

 

Source: Lombok Post

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS