page hit counter

Kejati NTB Telusuri Permainan Pejabat dalam Penyewaan Ekskavator di Bima

MATARAM-Kasus dugaan korupsi penyewaan ekskavator di Kabupaten Bima masih terus didalami. Kini, penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB sedang mendalami modus permainan para pejabat dalam penyewaan ekskavator tersebut. ”Kasus itu masih jalan. Termasuk mendalami peran pejabat-nya,” kata Kajati NTB Tomo Sitepu, Minggu (29/8).

Dugaan permainan anggaran itu terjadi bukan hanya sekali. Tetapi terjadi sejak 2018 hingga tahun 2020. Mengapa bisa terjadi setiap tahun?Nah, itu makanya kita dalami. Kenapa seperti itu. Semua perlu kita perdalam lagi. Termasuk menelusuri apakah ada mens rea (niat jahatnya),” terang.

Anggaran penyewaan ekskavator tersebut bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Bina Program Setda Bima. Dua satker tersebut sama-sama mengeluarkan pertanggungjawaban atas satu objek proyek yang sama. Sehingga terjadi duplikasi anggaran. ”Duplikasi anggarannya itu masih kita perkuat lagi dengan data-data,” kata dia.

Berdasarkan data LPSE Kabupaten Bima, anggaran penyewaan ekskavator tersebut Rp 500 juta per tahun. Total anggaran penyewaan selama tiga tahun mencapai Rp 1,5 miliar. Ekskavator itu disewa melalui perusahaan CV Surabaya.

Tomo mengatakan, penyelidik masih menelaah mana pos anggaran yang sah. Apakah dari Dinas PUPR atau Bina Program Setda Bima. ”Itu belum kita simpulkan,” katanya.

Sejauh ini, penyelidik telah memeriksa pejabat Bina Program Setda Bima. Seperti Kabag Bina Program dan mantan Kabag Bina Program. ”Pemeriksaan itu masih sifatnya klarifikasi,” kata dia.

Tomo enggan menjelaskan kasus tersebut lebih detail terkait hasil pemeriksaan. ”Ini masih lidik. Tidak bisa kita beberkan lebih jelas,” pungkasnya. (arl/r1)

Source: Lombok Post

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS