page hit counter
Kasus Pengadaan Lahan Korban Banjir Kota Bima, Jaksa Layangkan Kasasi

Kasus Pengadaan Lahan Korban Banjir Kota Bima, Jaksa Layangkan Kasasi

MATARAM-Hukuman dua terdakwa korupsi pengadaan lahan relokasi untuk korban banjir di Kota Bima tahun 2017 Hamdan dan Usman di tingkat banding lebih ringan. Jaksa tidak puas dengan vonis yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tinggi NTB itu. ”Kita sudah nyatakan kasasi,” kata Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, Kamis (8/7).

Kini jaksa masih menyusun memori kasasi untuk diserahkan ke Mahkamah Agung (MA). Jaksa juga menyusun kontra memori kasasi. ”Kita susun kontra memori karena terdakwa juga turut menyatakan kasasi,” jelasnya.

Sebelumnya, di tingkat pengadilan pertama, Hamdan divonis berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mantan Kadis Perkim Kota Bima itu divonis empat tahun enam bulan penjara serta denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan.

Pada tingkat banding, vonis Hamdan turun menjadi dua tahun penjara serta denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan.

Begitu juga dengan Usman. Hakim PT NTB memvonisnya empat tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan. Sebelumnya, terdakwa yang bertindak sebagai broker tanah itu divonis enam tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan.

Begitu juga dengan beban kerugian negara menyusut. Di pengadilan tingkat pertama Usman dibebankan membayar pengganti kerugian negara Rp 1,638 miliar berkurang menjadi Rp 312,47 juta di tingkat banding.

Dedi mengatakan, uang pengganti kerugian negara dan hukuman yang berkurang menjadi dasar untuk mengajukan kasasi. Menurut jaksa, terdakwa patut dihukum lebih berat karena yang dikorupsi adalah dana bencana. “Pada intinya penuntut umum tetap berkeyakinan sesuai dengan yang sudah diajukan dalam berkas penuntutan sebelumnya,” sebut Dedi.

Diketahui, Kota Bima telah menyiapkan anggaran untuk membeli lahan untuk merelokasi korban banjir di Sambinae, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Luas lahan yang dibeli 4,29 hektare dari 10 pemilik lahan.

Disepakati harga lahan per are Rp 11,5 juta. Tetapi, Usman sebagai broker tanah hanya membayarkan ke pemilik lahan Rp 7 juta. Sehingga memunculkan kelebihan pembayaran Rp 1,638 miliar. Jumlah kelebihan pembayaran itulah menjadi kerugian negaranya. (arl/r1)

Source: Lombok Post

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS