page hit counter
Jika Pajak Orang Kaya Dinaikkan, Setujukah Pengusaha?

Jika Pajak Orang Kaya Dinaikkan, Setujukah Pengusaha?

MATARAM-Rencana pajak 35 persen untuk kalangan orang kaya atau penghasilan lebih dari Rp 5 miliar dinilai belum tepat dilakukan. Hal itu ditegaskan Ketua Hipmi Kota Mataram Ricky Hartono Putra, (27/5).

Dia mengklaim, hampir 90 persen kondisi pengusaha belum pulih, terdampak pandemi. ”Pengusaha pasti gak setuju, kan kita juga sedang krisis saat ini,” ujarnya.

Hal ini dirasakannya cukup dilematis. Jika dilihat dari kacamata pengusaha, upaya ini cukup memberatkan. Namun dia mengerti, negara membutuhkan pemasukan tambahan. ”Ya bingung juga, pengusaha susah. Tapi pemasukan negara juga cukup memprihatinkan,” katanya.

Menurutnya,  pemerintah perlu menghitung secara cermat terlebih dahulu sebelum menaikkan pajak orang kaya. Sebelum usulan tersebut bakal dibahas lebih lanjut dalam revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) bersama DPR RI.

Berkaca dari negara-negara maju, pungutan pajak memang wajar jika dipatok cukup besar. Bahkan mencapai 60 persen yang ditujukan pada orang-orang kaya setempat. Namun, tarif tersebut selaras dengan ragam fasilitas yang dapat diterima dari negara. Seperti keringanan iuran jaminan hari tua dan sebagainya.

Jika Indonesia menerapkan hal serupa, diyakini kenaikan tarif pajak bagi orang kaya ini tak akan memunculkan beban baru bagi pengusaha. ”Kalau di negara lain ya seperti itu, ada iuran maka ada fasilitas sepadan yang diterima,” paparnya.

Sarannya, pemerintah lebih baik untuk meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap para wajib pajak. Karena masih banyak pihak yang lalai melaporkan pajaknya. Dengannya negara bisa memiliki peluang lebih besar terhadap penerimaan. ”Mungkin juga masih ada oknum yang tak jujur melaporkaan pajak, itu perlu pengawasan dan pengetatan juga supaya lebih adil,” imbuhnya.

Sebaliknya, Ketua Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) NTB I Made Agus Ariana justru mendukung kebijakan penambahan tarif pajak tersebut. Diharapkan, upaya ini dapat menimbulkan kesetaraan dan keadilan antara orang berpenghasilan tinggi dengan yang rendah. Bahkan, sudah sepatutnya aturan ini ditegakkan sejak dari dulu. ”Masa pendapatan fantastis tapi kewajibannya sama dengan kalangan bawah,” sindirnya.

Jika benar diberlakukan, pihaknya mengingatkan agar ketentuan kriteria tujuan harus dipilah secara cermat dan sesuai. Agar jangan sampai justru membebani masyarakat yang sedang kesulitan akibat pandemi. ”Karena covid kan menimpa sebagian besar kalangan usaha. Jadi perlu dipilah benar sesuai kondisi terkini,” tegasnya. (eka/r9)

Source: Lombok Post

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS