page hit counter
Jawa Bali PPKM Darurat, Sektor Pariwiata NTB Bisa Lumpuh

Jawa Bali PPKM Darurat, Sektor Pariwiata NTB Bisa Lumpuh

MATARAM-Dampak pelaksanaan PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali dirasakan pengusaha hotel yang ada di Mataram. Pakar ekonomi Unram Dr. Iwan Harsono meminta pemerintah tak tinggal diam dengan kondisi sulit yang dihadapi masyarakat.

“Yang paling kena dampak ini (PPKM Darurat) adalah sektor pariwisata dan perhotelan. Kalau bupati wali kota tidak turun tangan, usaha pariwisata akan terpuruk,” ungkap Iwan kepada Lombok Post, Sabtu (4/7).

Ketika Pulau Jawa dan Bali menerapkan PPKM sedemikian rupa, maka interaksi sosial akan terbatas. Ini akan mempengaruhi roda perekonomian karena kunci perekonomian dikatakan Iwan ada pada interaksi masyarakat.

Namun karena pandemi, interaksi memang tak bisa normal seperti sedia kala. “Maka yang bisa kita lakukan adalah meminimkan dampaknya. Pemerintah kabupaten kota juga harus merevisi target pembangunan ekonomi,” paparnya.

Hampir satu tahun masyarakat dikatakannya menghadapi resesi. Sektor ekonomi di Kota Mataram dan NTB umumnya juga sangat tergantung daerah lain khususnya Jawa dan Bali. Maka yang bisa dilakukan sekarang adalah, memaksimalkan aktivitas ekonomi skala lokal. Menggerakkan roda perekonomian lokal dengan memperbanyak penggunaan produk lokal.

Iwan menegaskan, jika swasta adalah mesin penggerak ekonomi. Jika sektor swasta dibiarkan terpuruk, maka ekonomi akan lumpuh. Sehingga pemerintah dengan APBD disarankannya untuk menstimulus roda usaha swasta khususnya pelaku UMKM.

“Bagaimana anggaran yang ada bisa menggerakkan roda perekonomian lokal untuk bisa survive. Sekarang perbanyak kegiatan di hotel dan gunakan atau beli produk lokal,” sarannya.

Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM) Yono Sulistyo sebelumnya mengatakan dampak PPKM di Jawa dan Bali sangat terasa. Khususnya terhadap okupansi.

“Setelah tadi kami kunjungi anggota di Kota Mataram, mereka menyampaikan ke saya, kegiatan yang diselenggarakan oleh kementerian di hotel diundur ke Bulan Agustus. Akhirnya okupansi yang semula diperkirakan mencapai 60 persen di Bulan Juli, sekarang justru merosot lagi smpai 20 persen,” bebernya.

Banyak tamu dari Kementerian yang semula sudah memesan kamar di Bulan Juli ini. Menyusul banyak kegiatan kementerian yang akan dilaksanakan di Mataram. Namun kini mereka menunda kedatangannya. Akibat dari kebijakan PPKM yang diterapkan saat ini. (ton/r3)

 

Source: Lombok Post

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS