page hit counter
Ingin Mekar, Pemdes Sambik Bangkol Gelar Musyawarah

Ingin Mekar, Pemdes Sambik Bangkol Gelar Musyawarah

TANJUNG-Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga berniat melakukan pemekaran desa. Memantapkan persiapan, Pemdes Sambik Bangkol dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama tokoh dari semua dusun.

Plt Camat Gangga Parihin mengatakan, berdasarkan hasil telaah terhadap proposal yang diajukan, ada sejumlah persyaratan yang belum lengkap. ”Pak pjs kades dan ketua BPD sudah menemui kami di kantor. Ketua BPD bilang sudah RDP dengan sejumlah tokoh di dusun perbatasan saja. Saya bilang itu kurang tepat,” ujar dia, kemarin (18/6).

Menurut dia, RDP harus dilakukan dengan semua tokoh. Pihaknya meminta dilakukan RDP ulang sehingga bisa mendengar, meminta saran, dan persetujuan semua tokoh dari masing-masing dusun.

Mantan kadis Dukcapil Lotim ini menjelaskan, dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa sudah sangat jelas memuat persyaratan pemekaran desa. Diantaranya jumlah penduduk, kejelasan batas daerah, hingga peta desa yang akan dibentuk.

”Harus tercantum dalam proposal. Mohon kekurangan-kekurangan yang belum ada dilengkapi dulu. Ini titik tekan kami,” tegas dia.

Sementara Pjs Kades Sambik Bangkol Sarjono mengatakan RDP untuk melaksanakan prosedur berdasarkan perintah UU dan regulasi lainnya. RDP menghadirkan perwakilan pemerintah desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama dari 14 dusun se-Desa Samba.

”Kita harus hati-hati, teliti, dan cermat mengusulkan pemekaran desa ini, baik itu syarat administratif, teknis maupun syarat fisik kewilayahan,” kata dia.

Sarjono menyadari, pemekaran desa tidak semudah yang dibayangkan.”Segala hal ihwal terkait pemekaran ini harus matang dan lengkap,” pungkas dia.

Ketua BPD Sambik Bangkol Madhan mengatakan, proses pemekaran diprakarsai sejak periode pertama Jamaludin sebagai kepala Desa Sambik Bangkol. Namun tidak berlanjut karena buntu di tengah jalan. Kemudian berlanjut pada masa H Ropii menjadi kepala desa berikutnya. Usulan pemekaran desa ini pun sempat mengemuka dan berproses.

”Kami tidak tahu persis waktu itu penyebab kenapa pemekaran ini tidak diteruskan lagi. Tetapi setahu kami semangat panitia kala itu timbul tenggelam sehingga berhenti di pertengahan jalan,” beber dia.

Kemudian pada masa pemerintahan pjs kepala desa saat ini proses pemekaran tersebut dilanjutkan kembali. BPD pun sebelumnya telah melakukan jajak pendapat sebanyak dua kali. Yakni di Nyiur Setinggi dan di Kopong Sebangun bersama beberapa lintas tokoh.

Pada 26 Mei lalu, pihaknya juga menggelar musyawarah desa (Musdes) membahas persyaratan yang tercantum dalam proposal. BPD beserta peserta musdes mengkonfrontir satu persatu persyaratan yang dituangkan dalam proposal pemekaran mengacu pada Permendagri Nomor 1 tahun 2017.

”Setelah selesai, kami cantumkan rekomendasi dalam berita acara. Yakni BPD meminta pemdes segera membuat SK penetapan panitia dan menyampaikan proposal pemekaran ini kepada bupati melalui camat,” tandas dia.

Terpisah, tokoh masyarakat Desa Sambik Bangkol Abdul Gani setuju dengan pemekaran. Namun diingatkan hal itu tak mudah. Seperti pengalamannya dalam mengawal pembentukan 10 desa baru saat menjadi anggota DPRD KLU.

”Tidak jarang administrasi kependudukan jadi masalah tersendiri dibelakang hari. Data penduduk harus pasti. Ini pernah terjadi dulu pada 10 desa baru di KLU saat ini,” kata dia.

Hal yang tidak kalah penting kata Gani, terkait batas wilayah. ”Banyak contoh batas wilayah memicu konflik di masyarakat, sehingga terkait batas itu harus benar-benar dipastikan biar proses pemekaran berlangsung mulus,” pungkas politisi PKB itu. (fer/r9)

 

Source: Lombok Post

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS