page hit counter
Hendak ke Malaysia Lewat Pelabuhan Tikus, 29 CPMI Asal Lombok Ditangkap

Hendak ke Malaysia Lewat Pelabuhan Tikus, 29 CPMI Asal Lombok Ditangkap

MATARAM-Sebanyak 29 warga asal Lombok Tengah (Loteng) dan Lombok Timur (Lotim) diamankan kepolisian bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Pulau Bintan, Kepulauan Riau (Kepri). ”25 dari Loteng, sisanya empat orang asal Lotim,” kata Kepala UPT BP2MI Mataram Abri Danar Prabawa, Rabu (9/6/2021).

Ke-29 orang tersebut merupakan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang hendak bekerja ke Malaysia. Ketika diamankan, mereka sedang bersiap-siap untuk menyeberang melalui pelabuhan tikus di Pulau Bintan.

Selain CPMI, kata Abri Danar, ada dua orang diduga tekong, yang turut diamankan petugas. ”Diamankan juga di lokasi,” ujarnya.

Orang yang diduga tekong saat ini masih dimintai keterangan di Polda Kepri. Kata Abri Danar, kepolisian masih melakukan pendalaman peran tekong hingga membuat 29 warga NTB hendak bekerja ke Malaysia melalui jalur nonprosedural. Tak menutup kemungkinan ada penindakan hukum sesuai Undang-undang Nomo 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI.

Selain di Kepri, BP2MI akan berkoordinasi dengan Polda NTB. Untuk pengembangan dugaan tekong lain yang ada di Loteng maupun Lotim. ”Untuk yang di sini kita koordinasi bersama polda,” tutur Abri Danar.

Mengenai 29 CPMI sekarang masih berada di shelter UPT BP2MI Tanjung Pinang. Seluruhnya dinyatakan negatif covid setelah dilakukan tes melalui swab antigen. ”Pemulangannya ke Lombok segera kita lakukan. Sekarang sedang dijadwalkan,” tandasnya.

Masih adanya CPMI nonprosedural tak lepas dari kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat. Ini juga diakui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) I Gede Putu Aryadi.

Katanya, selama ini informasi job order untuk negara tujuan penempatan belum tersedia hingga tingkat desa. ”Informasi ini harus mudah diakses. Kalau perlu ada di kantor desa. Sehingga masyarakat yang ingin berangkat tidak tertipu calo atau oknum,” bebernya.

Aryadi mengatakan, risiko menjadi PMI ilegal sangat besar. Mulai dari jam kerja yang melebihi batas, mengalami kekerasan fisik maupun seksual, gaji yang tidak dibayar sesuai kontrak, pemutusan kerja sepihak. Yang lebih buruk lagi, PMI bisa menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). ”Hampir semua kasus itu dimulai dari keberangkan non prosedural,” ujar Gede.

Gubernur bersama wakil gubernur serta bupati dan wali kota, kata Gede, sudah berkomitmen untuk zero PMI non prosedural. Berusaha agar warganya yang hendak bekerja di luar negeri, berangkat melalui cara-cara resmi.

”Kita cukupkan kasus-kasus PMI kita yang pahit-pahit. Jadikan pelajaran agar tidak terulang di masa depan,” kata Gede. (dit/r5)

Source: Lombok Post

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS