GELORA.CO – Laporan bertajuk ‘Banking on the Belt and Road: Insights from a new global dataset of 13,427 Chinese Development Projects’ menyampaikan negara-negara yang mendapatkan aliran utang tersembunyi dari China.
Indonesia masuk dalam salah satu daftar tersebut. Dikutip dari laporan itu, China memang memiliki tujuan untuk membangun jalur sutera dengan Belt and Road Initiative (BRI) yang selama ini dilakukan di banyak negara.
Untuk penyaluran dana dengan skema Official Development Assistance (ODA) Indonesia mendapatkan dana US$ 4,42 miliar atau setara Rp 62,7 triliun (kurs Rp 14.200). Sementara untuk skema Other Official Flows (OOF) sebesar US$ 29,96 miliar atau sekitar Rp 425,4 triliun.
Dana ini diterima sejak tahun 2000 hingga 2017. Jika ditotal mencapai US$ 34,38 miliar atau sekitar Rp 488 triliun. Skema OOF ini sebenarnya tak cuma diberikan China untuk Indonesia.
Ada banyak negara yang mendapatkan dengan skema tersebut, misalnya Rusia yang menduduki peringkat pertama dengan total nilai US$ 125 miliar.
Utang ini melalui perusahaan BUMN di Rusia untuk sektor minyak dan gas dengan bunga mengacu LIBOR atau EURIBOR, ditambah margin dan hasil penjualan minyak dan gas ke China.
Menanggapi hal tersebut Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan secara detail terkait utang tersembunyi tersebut.
Dia menjelaskan, utang tersembunyi versi AidData tidak dimaksudkan sebagai utang yang tak dilaporkan atau disembunyikan. Melainkan utang non pemerintah, tapi jika ada wanprestasi berisiko menyenggol pemerintah.
“Jadi di titik ini kita sepakat, ini bukan isu transparansi. Utang itu dihasilkan dari skema Business to Business (B-to-B) yang dilakukan dengan BUMN, bank BUMN, special purpose vehicle, perusahaan patungan dan swasta. Utang BUMN tidak tercatat sebagai utang pemerintah dan bukan bagian dari utang yang dikelola pemerintah,” jelas dia dikutip dari akun @prastow, Jumat (15/10/2021).
Menurut dia jika pihak tersebut mendapat pinjaman akan menjadi tanggung jawab mereka. Sedangkan untuk Utang Luar Negeri (ULN) yang dilakukan pemerintah, BUMN dan swasta tercatat dalam Statistik ULN Indonesia. SULNI ini rutin dipublikasikan oleh BI dan Kementerian Keuangan.
Jadi konteks Indonesia tidak tepat jika ada ULN termasuk pinjaman China dikategorikan sebagai utang tersembunyi. Semua ULN yang masuk ke Indonesia tercatat dalam SULNI dan bisa diakses oleh publik.(detik)
