page hit counter
Hasil Audit BPKP, Kerugian Negara Proyek Benih Jagung Rp 27,3 Miliar

Hasil Audit BPKP, Kerugian Negara Proyek Benih Jagung Rp 27,3 Miliar

MATARAM-Perhitungan kerugian negara atas dugaan korupsi pengadaan benih jagung tahun 2017 selesai. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan NTB, jumlah kerugian negara lebih besar dari perhitungan jaksa. ”Perhitungan BPKP kerugian negaranya mencapai Rp 27,3 miliar lebih,” kata Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, Selasa (22/6).

Kerugian negara itu muncul dari dari dua paket pengadaan. Paket pertama yang dikerjakan PT SAM memunculkan kerugian negara Rp 15,433 miliar. Sedangkan pada pengadaan tahap kedua yang dikerjakan PT WBS memunculkan kerugian negara Rp 11,92 miliar. ”Itu hasil audit BPKP. Mereka juga turun langsung ke lapangan untuk menghitung kerugian negara itu,” jelas Dedi.

Proyek pengadaan benih jagung itu menelan anggaran Rp 48,25 miliar. Paket pertama yang dikerjakan PT SAM menghabiskan anggaran Rp 17,25 miliar untuk pengadaan 480 ton benih jagung. Sedangkan tahap kedua yang dikerjakan PT WBS menghabiskan anggaran Rp 31 miliar untuk 840 ton benih jagung.

Dedi mengatakan, kerugian negara tersebut muncul dari dari adanya sertifikat benih palsu, benih yang tidak bisa tumbuh dan rusak, dan adanya sertifikat benih jagung ganda. ”Itu sesuai dengan hasil temuan lapangan dan bukti dalam proses penyidikan,” jelasnya.

Sebelumnya, hasil perhitungan Kejati NTB kerugian negara lebih kecil dari perhitungan BPKP. Penyidik menghitung kerugian negaranya mencapai Rp 15,45 miliar. ”Tetapi, temuan jaksa itu hanya sebagai dasar BPKP untuk menghitung kerugian negara. Kesimpulannya, kerugian negara yang digunakan adalah hasil audit BPKP,” kata Dedi.

Dalam kasus tersebut, Kejati NTB telah menetapkan empat tersangka. Yakni, Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB berinisial HF; Pejabat Pembuat Komitmen berinisial IWW;  Direktur PT SAM berinisial AP; dan Direktur PT WBS berinisial LIH.

Mereka dijerat pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan  atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan audit kerugian negaranya rampung, maka unsur tindak pidana korupsi sudah terpenuhi. ”Selanjutnya, akan dilakukan pelimpahan tahap dua dari penyidik ke penuntut umum,” pungkasnya. (arl/r1)

Source: Lombok Post

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS