Berita Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Zulkieflimansyah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual menggunakan video conference dengan beberapa menteri membahas tentang kebijakan refocusing dan realokasi pada APBD TA. 2020 menindaklanjuti SKB Mendagri dan Menkeu No. 119/2813/SJ dan No. 177/KMK.07/2020.
Beberapa menteri yang dimaksud antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan, selain itu video conference juga diikuti oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bersama Gubernur dan Bupati/Walikota Se-Indonesia. Dalam rakor kali ini Gubernur NTB ditemani oleh Ketua DPRD Provinsi NTB, Sekretaris Daerah Provinsi, serta beberapa pejabat yang tergabung dalam Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di NTB.
Dalam kesempatan ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D memaparkan terkait Rasio Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19 yang berjumlah Rp56,57 Triliun. Alokasi tersebut dibagi menjadi tiga pos antara lain penanganan kesehatan sebanyak 24,10 triliun atau 42,60% dari total alokasi anggaran, penanganan dampak ekonomi berjumlah 7,13 triliun atau 12,60% dan penyediaan jaringan pengaman sosial berjumlah 25,34 triliun atau 44,80%.
Tito juga menegaskan agar semua pihak untuk lebih serius dalam melakukan refocusing dan realokasi, mengingat tingkat penyebaran virus corona sangat tinggi dan hingga saat ini seluruh Provinsi di Indonesia sudah terdampak.
Dalam kesempatan itu juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan outlook APBD 2020 berdasarkan Perpres 54/2020 yang mengalami penurunan dari yang dianggarkan sebelumnya. Semula APBD 2020 yang akan ditransfer ke daerah diperkirakan berjumlah Rp1.238 Triliun, namun saat ini mengalami penurunan sebesar Rp228,5 Triliun akibat adanya pelemahan ekonomi dan pembatasan aktivitas dampak dari pandemi virus corona.
