page hit counter
Genjot kendaraan listrik pemerintah jor-joran insentif, segini besarannya

Genjot kendaraan listrik pemerintah jor-joran insentif, segini besarannya

Stasiun pengisian mobil listrik

Pemerintah akan memberikan insentif kendaraan elektrifikasi yang dipasarakan di tanah air. Pemberian pajak 0 persen menjadi langkah pemerintah dalam menggenjot percepatan insentif kendaraan listrik, melalui roadmap yang juga telah disiapkan.

Dengan dukungan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 terkait percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk transportasi jalan.   

Pemberian insentif ini menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Pemerintah telah menetapkan peta jalan (roadmap) pengembangan industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 terkait Spesifikasi Teknis, Roadmap EV dan Perhitungan Tingkat Kandungan Lokal Dalam Negeri (TKDN).

Mobil listrik Toyota
Mobil listrik Toyota Foto: Doc TAm

”Regulasi ini berfungsi sebagai petunjuk atau penjelasan bagi stakeholder industri otomotif terkait strategi, kebijakan dan program dalam rangka mencapai target Indonesia sebagai basis produksi dan ekspor hub kendaraan listrik,” ungkapnya.

Percepatan kendaraan listrik perlu pemangku kepentingan

Dalam menjalankan roadmap yang telah direncanakan, pemerintah senidiri ditegaskan Agus Gumiwang diperlukan keterlibatan dari para pemangku kepentingan yang meliputi industri otomotif baik produsen baterai hingga konsumen.

“Bahkan, dalam upaya pengembangan BEV ini juga memerlukan kegiatan pilot project serta ketersediaan infrastruktur seperti charging station,” tambahnya.

Rancangan roadmap yang telah ditentukan, pemerintah menargetkan produksi BEV pada tahun 2030 bisa mencapai 600 ribu unit untuk roda 4 atau lebih, serta 2,45 juta unit untuk roda 2.  

Hyundai kona
Mobil listrik Hyundai Kona Foto: Carscoops

“Produksi kendaraan listrik diharapkan mampu menurunkan emisi CO2 sebesar 2,7 juta ton untuk roda 4 atau lebih dan sebesar 1,1 juta ton untuk roda 2,” tegasnya.

Insentif kendaraan listrik

Selain itu dalam rangka mendorong industrialisasi BEV, pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal dan non fiskal bagi konsumen BEV, seperti pengenaan pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) sebesar 0 persen (PP No 74/2021), pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor (BBN-KB) sebesar 0 persen untuk KBLBB di Pemprov DKI Jakarta (Pergub No 3/2020).

Selanjutnya, BBN-KB sebesar 10% Mobil Listrik dan 2,5% Sepeda Motor Listrik di Pemprov Jawa Barat (Perda No. 9/2019), Uang muka minimum sebesar 0% dan suku bunga rendah untuk kendaraan listrik (Peraturan BI No 22/2020), diskon penyambungan dan penambahan daya listrik, dan sebagainya.

Mobil listrik Honda
Mobil listrik Honda Foto: Carscoops

Perusahaan mobil listrik

Sementara itu, bagi perusahaan industri BEV dapat memanfaatkan berbagai fasilitas seperti Tax Holiday atau Mini Tax Holiday (UU 25/2007, PMK 130/2020, Per BKPM 7/2020), Tax Allowance (PP 18/2015 Jo PP 9/2016, Permenperin 1/2018), Pembebaasan Bea Masuk (PMK 188/2015), Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, serta Super Tax Deduction untuk kegiatan R&D (PP 45/2019, dan PMK No.153/2020).

Seiring kebijakan tersebut, guna mempercepat popularisasi penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri, pemerintah akan menetapkan peraturan tentang peta jalan pembelian kendaraan listrik di instansi pemerintahan.

“Dalam roadmap yang dirancang hingga tahun 2030 tersebut, diperkirakan pembelian kendaraan listrik untuk roda 4 akan mencapai 132.983 unit, sedangkan untuk kendaraan listrik roda 2 akan mencapai 398.530 unit,” pungkasnya.

Artikel dari Hops.ID

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS